KPU Optimalkan Peran Moderator Jelaskan Istilah atau Singkatan Asing dalam Debat
- Istimewa
Jakarta - Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan pihaknya bakal mengoptimalkan peran moderator pada debat ketiga Pilpres 2024. Debat capres atau debat ketiga itu akan digelar pada 7 Januari 2024.
Mulanya, Mellaz mengatakan bahwa peran moderator secara prinsip tidak mengalami perubahan. Moderator tetap mengatur alur hingga membacakan pertanyaan yang telah disusun panelis.
"Tetapi pola pembagian peran dari moderator untuk yang pelaksanaan debat kedua kemarin, kami nilai dianggap cukup optimal," kata Mellaz dikutip Kamis, 28 Desember 2023.
Para Capres Cawapres di debat KPU
- Istimewa
Jadi, nantinya, kata Mellaz, moderator debat akan ada yang membacakan pertanyaan, dan ada juga yang melakukan observasi terhadap forum.
Kendati demikian, Mellaz mengakui ada satu preseden yang belum dijangkau KPU, seperti sebuah singkatan yang membingungkan salah satu calon wakil presiden. Rencananya, hari ini, masalah itu juga akan dibahas dalam rapat pleno KPU RI bersama masing-masing paslon.
Mellaz menegaskan KPU akan mengoptimalkan peran moderator agar menjalankan fungsinya.
Selain itu, KPU juga akan meminta bantuan dari liaison officer (LO) setiap pasangan calon untuk melakukan briefing atau arahan terkait itu.
Ilustrasi Pemilu.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
"Kami akan optimalkan peran moderator bisa menjalankan fungsinya, misalnya, singkatan, secara prinsip tentu ini bagian dari tugas dari LO untuk melakukan brifieng terhadap pasangan calonnya masing-masing," kata Mellaz.
Hal yang sama juga dilakukan KPU kepada tim panelis. Jika ada istilah atau singkatan, moderator bisa mengambil peran untuk menjelaskannya tanpa mengurangi alokasi waktu yang dimiliki calon presiden atau calon wakil presiden pada saat debat.
"Tapi secara keseluruhan semua berjalan dengan baik dan sebagai evaluasi antara pelaksanaan debat pertama dan kedua makin lama makin banyak pola yang sudah kita ketemu," katanya.
Partisipasi Pilkada 2024 Lebih Rendah Dibandingkan Pilpres dan Pileg
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di beberapa wilayah, termasuk DKI Jakarta, memiliki tingkat partisipasi pemilih yang lebih rendah dibanding Pilpres dan Pileg.
