Prabowo Ceritakan Keputusan Pilih Gibran sebagai Cawapres: Sempat Dihina Anak Ingusan
- Istimewa
Bandung — Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menceritakan bagaimana saat dirinya memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya yang penuh risiko dan pertimbangan.
Prabowo menyatakan bahwa ketika hati nuraninya memutuskan untuk memilih Gibran, putra sulung Presiden RI ke 7 Jokowi ini tengah dilanda cibiran dan dipandang sebelah mata oleh sebagian pihak yang meragukan kemampuan Gibran.
“Mas Gibran yang dibilang anak ingusan, nggak ada apa-apanya, hanya karena anaknya Jokowi, dihina diejek. Ternyata, tampil [debat] dengan menurut saya, kalau saya Guru yang harus kasih nilai, saya kasih nilai 9,9,” ujar Prabowo.
Di mata Prabowo, Gibran layak mendapatkan nilai baik karena mampu menggemparkan dan menghapus anggapan yang menyepelekan dirinya karena menguasai panggung debat berhadapan dengan cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.
“Itu wakil yang saya pilih dengan penuh risiko,” kata Prabowo
Menurut Prabowo, Gibran merupakan sosok anak muda yang mampu mendampinginya dan mengerti persoalan negara. Ia pun menambahkan bahwa hanya ia dan Gibran yang konsisten berbicara terkait dengan pentingnya kebijakan produksi bahan mentah SDA di dalam negeri sebelum dijual ke luar negeri atau hilirisasi industri.
Prabowo juga mengatakan salah satu pertimbangan memilih Gibran adalah ia yakin lebih baik memilih anak muda yang kurang berpengalaman di politik namun bisa dibina ketimbang memilih orang yang berpengalaman di politik namun kerap melakukan tindak pidana korupsi.
“Gibran anak muda katanya kurang berpengalam tapi waktu itu, saya berpikir kalau pilih orang yang berpengalaman baik, kalau yang pengalamannya korupsi bagaimana?” katanya.
“Mendingan kita pilih anak muda yang masih bisa kita bina, apalagi orang tuanya [Presiden Jokowi] seorang pejuang merah putih, apa salahnya?” ujar Prabowo.
PDIP Tak Tolak Kenaikan PPN 12% tapi Minta Dikaji Ulang
PDIP menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, melalui pengesahan UU tentang HPP bukan atas dasar inisiatif Fraksi PDIP.
