Momen Cak Imin Bingung Ditanya Gibran: Saya Gak Paham, SGIE Itu Apa?
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Ada momen menarik dalam debat cawapres perdana pada Jumat malam, 22 Desember 2023. Momen itu saat cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengajukan pertanyaan ke cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Pertanyaan yang diajukan Gibran yaitu langkah Cak Imin dalam menaikkan peringkat Indonesia di State of the Global Islamic Economic (SGIE). Gibran menyampaikan pertanyaan itu karena status Cak Imin sebagai Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE?" tanya Gibran dalam debat cawapres perdana di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat, 22 Desember 2023.
Gibran Rakabuming Raka dan Muhaimin Iskandar dalam Debat Cawapres Pemilu 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Cak Imin pun merasa bingung dengan pertanyaan Gibran.
"Apa?" tanya Cak Imin sambil menulis di kertas.
"SGIE," jawab Gibran
"Terus terang saya SGIE gak paham. SGIE itu apa?" sebut Cak Imin.
 Moderator Alfito Deannova pun meminta Cak Imin untuk tak melanjutkan pertanyaan ke Gibran.
"Setop, setop. Ada lagi pertanyaan?" tutur Alfito.
Alfito mengingatkan waktu Cak Imin untuk menjawab pertanyaan dari Gibran. Bukan malah bertanya balik.
"Ini waktu Anda untuk menjawab selama dua menit. Kalau Anda gunakan untuk bertanya, itu akan habis? Tidak papa?" tanya Alfito.
Cak Imin pun menjawab tak papa. Dia mengatakan demikian karena dirinya tak pernah mendengar istilah SGIE yang ditanya Gibran.
"Baik, waktu kita setop. kita alihkan Pak Gibran," ujar Alfito.
Gibran pun menjelaskan pertanyaan yang dimaksudnya.
"Baik Gus, kita kan sedang mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah, otomatis kita harus ngerti SGIE. State of the global Islamic Economic," jelas Alfito.
Dia menuturkan SGIE itu seperti menyangkut makanan halal, fashion, hingga skin care halal.
"Misalnya yang sekarang 10 besar adalah makanan halal kita. Skin care halal kita, fashion kia ya mohon maaf kalau pernyataannya agak susah sulit ya Gus," ujar Alfito.
MK Hapus Presidential Threshold, PDIP Usul 2 Langkah Cegah Muncul Banyak Capres-Cawapres
Mahkamah Konstitusi (MK), memutuskan menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi di DPR.
