Siapkan 3 Strategi Turunkan Harga Bahan Pokok, Sekjen Perindo Sebut Ganjar-Mahfud Bisa Diandalkan
- VIVA/Dhana Kencana
Jakarta – Persoalan harga bahan pokok, menjadi salah satu persoalan yang diangkat di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ahmad Rofiq, mengatakan kalau pasangan Ganjar-Mahfud MD punya 3 strategi menurunkan harga.
Jelasnya, strategi itu telah diterapkan dan bisa dilaksanakan saat Ganjar Pranowo menjadi Gubernur Jawa Tengah. Tingginya harga bahan pokok, menjadi keluhan masyarakat di seluruh daerah yang dikunjungi Ganjar.
Tetapi di sisi lain, ada petani yang memproduksi bahan baku tetapi terkendala seperti soal pupuk. Rofiq mengaku, ini bisa diterapkan dari Jawa Tengah dulu dan dibawa ke tingkat nasional.
Capres Ganjar Pranowo blusukan ke pasar Kendari
- Istimewa
Sekretaris Jenderal Perindo yang juga Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ahmad Rofiq, mengatakan strategi tersebut membuat pasangan ini bisa diandalkan.
"Rakyat Jawa Tengah sudah sangat tahu bahwa dia pemimpin yang sangat bisa diandalkan untuk memajukan republik ini karena rekam jejaknya sangat baik," katanya.
Lanjut Rofiq, Ganjar punya sifat dan perilaku Jawa yang kental. Gampang akrab dan lebih dekat dengan masyarakat.
"Mas Ganjar lahir dan besar dalam kultur Jawa yang sangat kuat, apalagi ditopang dengan pendidikan tinggi yang sangat baik," katanya.
"Tentu nilai-nilai budaya yang begitu kuat tercermin dalam perilaku, tutur kata, dan berpolitik dengan santun dan mendahulukan rakyat sebagai tujuan pengabdiannya. Maka, muncul slogan 'tuanku ya rakyat'," lanjut Ahmad Rofiq.
Sebelumnya, saat konsolidasi pemenangan di Wonosobo Jawa Tengah, Ganjar menjelaskan strategi menyangkut harga bahan pokok sembako tersebut.
"Yang pertama, kedataan, lahan petani dan petaninya. Maka dengan sistem pendataan yang baik atau satu data pertanian Indonesia, insyaallah akan mempermudah dalam pengelolaan ketahanan sampai kedaulatan pangan kita," ujarnya.
Kedua, peta komoditas Indonesia. Karena keberagaman komoditas sangat dibutuhkan agar tidak terfokus dalam satu jenis makanan yang diproduksi.
"Maka saya katakan, yuk kita kembali pada kekuatan lokal. Maka kalau terdata dengan baik input dan output sudah terlihat, baru kita akan bicara kuantitas berapa yang bisa diproduksi sesuai dengan kebutuhan penduduk," lanjutnya.
Bila produksi berlebih, menurutnya pemerintah bisa mengekspor ke negara yang membutuhkan. Yang tak kalah penting, menurutnya adalah pemerintah harus menyediakan bantuan sarana produksi (Saprodi) dan sarana produksi pertanian (Saprotan) kepada petani.
"Sampai titik itu kita mulai bicara saprotan dan saprodi apa yang diberikan untuk sarana produksinya dan pertaniannya. Maka modernisasi juga dilakukan, termasuk kemudian menyiapkan pupuk, obat, alat dan mesin pertanian (alsintan) selama proses sampai keluar menjadi produk," jelasnya.
"Kalau kita bisa produksi kenapa tidak. Itulah berdikari. Inilah yang pernah kita praktikkan di Jawa Tengah," ujarnya.
