Menyusul Temuan PPATK, Bawaslu Ingatkan Parpol Patuh Pakai Rekening Khusus Dana Kampanye

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja
Sumber :
  • VIVA/Rosikin

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan partai politik peserta Pemilu agar taat dan patuh dalam menggunakan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), baik untuk penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye.

Sibuk Politik, 2024 Jadi Tahun yang Penuh Guncangan bagi Krisdayanti

Demikian disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespons hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan aliran mencurigakan pada masa kampanye Pemilu 2024.

"Partai politik peserta Pemilu untuk taat dan patuh dalam menggunakan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye," kata Rahmat Bagja saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa, 19 Desember 2023.

OJK Minta Perbankan Blokir 10 Ribu Rekening yang Terlibat Judi Online

Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024.

Photo :
  • Dok. VIVA

Bawaslu meminta parpol peserta pemilu untuk pakai RKDK sesuai tingkatannya karema, berdasarkan temuan PPATK, RKDK itu cenderung statis.

Tanggapi Usulan Prabowo Pilkada Lewat DPRD, Legislator Golkar Usul Aktornya Juga Berubah

"Partai politik peserta pemilu, termasuk calon, melakukan konsolidasi dalam pencatatan pemasukan dan aktivitas biaya kampanye melalui Rekening Khusus Dana Kampanye sesuai tingkatannya," kata Rahmat.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana sebelumnya mengakui adanya peningkatan transaksi mencurigakan menjelang Pemilu 2024. PPATK menemukan kenaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan proses Pemilu.

"Kami dapati transakai terkait pemilu ini masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikannya lebih dari 100 persen, baik di transaksi keuangan tunai, transaksi mencurigakan, dan segala macam," kata Ivan beberapa waktu lalu.

Diskusi bedah buku Selamat Datang Otokrasi: Pemilu, Kekuasaan, dan Kemunduran Demokrasi di Jakarta, Jumat, 20 Desember 2024.

Pilpres 2024 Dinilai Mulai Geser Demokrasi RI Jadi Otokrasi Elektoral yang Mengkhawatirkan

Pilprres 2024 dinilai sebagai fenomena yang mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia karena mulai menggeser demokrasi Indonesia menuju otokrasi elektoral.

img_title
VIVA.co.id
20 Desember 2024