Menyusul Temuan PPATK, Bawaslu Ingatkan Parpol Patuh Pakai Rekening Khusus Dana Kampanye

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja
Sumber :
  • VIVA/Rosikin

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan partai politik peserta Pemilu agar taat dan patuh dalam menggunakan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), baik untuk penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye.

Bareskrim Sita Uang Rp103 Miliar di Kasus Pencucian Uang Judol PT AJP

Demikian disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespons hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan aliran mencurigakan pada masa kampanye Pemilu 2024.

"Partai politik peserta Pemilu untuk taat dan patuh dalam menggunakan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye," kata Rahmat Bagja saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa, 19 Desember 2023.

Ketua Umum PBB: Masyumi Itu Inspirasi Terbesar Kami tetapi Era Sudah Jauh Sekali

Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024.

Photo :
  • Dok. VIVA

Bawaslu meminta parpol peserta pemilu untuk pakai RKDK sesuai tingkatannya karema, berdasarkan temuan PPATK, RKDK itu cenderung statis.

Prabowo Panggil Jaksa Agung-Kepala PPATK, Bahas Isu Korupsi hingga Izin Ilegal

"Partai politik peserta pemilu, termasuk calon, melakukan konsolidasi dalam pencatatan pemasukan dan aktivitas biaya kampanye melalui Rekening Khusus Dana Kampanye sesuai tingkatannya," kata Rahmat.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana sebelumnya mengakui adanya peningkatan transaksi mencurigakan menjelang Pemilu 2024. PPATK menemukan kenaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan proses Pemilu.

"Kami dapati transakai terkait pemilu ini masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikannya lebih dari 100 persen, baik di transaksi keuangan tunai, transaksi mencurigakan, dan segala macam," kata Ivan beberapa waktu lalu.

Ketua Harian DPP Grib Jaya, Anan Wijaya

Persyaratan Peserta Pemilu Disarankan Diperketat setelah MK Hapus Presidential Threshold

GRIB Jaya menilai peraturan persyaratan partai politik peserta Pemilu harus diperketat usai MK resmi menghapus presidential threshold 20 persen kursi di DPR.

img_title
VIVA.co.id
17 Januari 2025