Singgung UU Ciptaker, Janji Cak Imin Bila Terpilih di Pilpres 2024 Tak Ada UU Dibuat Simsalabim
- ANTARA/ Donny Aditra
Bekasi – Cawapres nomer urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengatakan bahwa dirinya tidak akan mensahkan sebuah aturan undang-undang secara diam-diam. Janji itu dilontarkannya, apabila menang di Pilpres 2024 bersama pasangannya capres Anies Baswedan.
Cak Imin tidak akan membikin sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat tiba-tiba tanpa mendengarkan aspirasi publik.Â
Dia menjelaskan hal tersebut, ketika mendapatkan sebuah pertanyaan dari salah satu buruh. Pertanyaan tersebut yakni siap atau tidak pasangan yang diusung Nasdem, PKB dan PKS ini untuk membatalkan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
"Bukan hanya Omnibus Law, semua peraturan yang menyangkut kepentingan tripartit ketiga belah pihak, ayo kita susun bareng-bareng sehingga undang-undang itu ditaati bukan dipaksakan," kata Cak Imin kepada wartawan dikutip Selasa 19 Desember 2023.
Dia menyebutkan, kalau UU yang dibuat secara cepat itu selalu menimbulkan sebuah permasalahan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, itu menegaskan akan berani membatalkan atau merevisi UU Cipatker jika pendukung Anies-Cak Imin sepakat mendukung penuh mereka di Pilpres 2024.
"Jadi Insya Allah nanti kita ingin tapi syaratnya ya partai pendukung Amin harus besar (suara) semuanya. Supaya turn in cepat. Jadi kita tidak akan mau lagi bikin undang-undang simsalabim," jelas Cak Imin.
"Tahu tidak undang-undang simsalabim? nggak ada hujan nggak ada angin disahkan. Undang-undang horor. Karena dibikinnya malam jumat. Ketika kalian pada tidur," lanjut Wakil Ketua DPR RI itu.
Eks Menteri Tenaga Kerja era Presiden SBY itu menegaskan, apabila menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih 2024-2029, Anies-Cak Imin akan menerapkan demokrasi dengan baik sebelum memutuskan aturan dalam bentuk undang-undang.Â
"Insya Allah kalau Amin menang tidak ada lagi undang-undang malam Jumat horor. Undang-undang harus dibuat di siang bolong dan semua terlibat untuk membicarakannya. Ini yang disebut demokrasi," kata dia.
Menurutnya, cara ini akan berjalan efektif sehingga diharapkan tidak terjadi aksi demonstrasi. Sebab, kata dia kebijakan diputuskan sesuai dengan aspirasi publik.
"Itu yang disebut perubahan. Duduk bersama cari solusi yang seimbang dan sejajar. Itulah yang menjadi visi dan misi Amin, Anies-Muhaimin," katanya.
Kaji Putusan MK, Menteri Hukum Bilang Pemerintah Siap Bahas Perubahan UU Pemilu
Menkum menilai pemerintah tak bisa melakukan upaya hukum lainnya karena putusan MK bersifat final. Namun, Kementerian Hukum RI sudah meminta kepada Dirjen PP mengkajinya.
