KPU Putuskan Lokasi Debat Cawapres Digelar di JCC Senayan
- Tangkapan layar KPU
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) memutuskan lokasi debat cawapres akan diadakan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat. Debat kedua tersebut digelar pada Jumat, 22 Desember 2023.
Dekikian disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari usai menggelar rapat finalisasi format debat kedua bersama tim sukses pasangan capres-cawapres serta media penyelenggara debat di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.
"Debat cawapres diselenggarakan 22 Desember 2023, dimulai on air jam 19.00 WIB, tempat penyelenggaraan direncanakan di Jakarta Convention Center atau JCC di Jakarta,” kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, 18 Desember 2023.
Debat Capres-Cawapres Pertama
- VIVA/M Ali Wafa
Hasyim menerangkan, durasi debat akan berlangsung selama 150 menit, dengan durasi khusus debat 120 menit dan terdiri dari enam segmen. Pertama, yakni penyampaian visi, misi, serta program kerja masing-masing cawapres.
“Kemudian segmen kedua dan ketiga, nanti akan diajukan sejumlah pertanyaan yang disusun oleh tim panelis,” kata Hasyim.
Segmen keempat dan lima yakni masing-masing cawapres akan menyampaikan pertanyaan. Kemudian, pertanyaan itu akan diberikan kesempatan menanggapi pertanyaan yang diberikan kepadanya.
“Persis seperti kita melaksanakan debat capres yang pertama," kata Hasyim.
Selanjutnya, segmen terakhir adalah pernyataan penutup dari masing-masing cawapres. Masing-masing cawapres akan menyampaikan kesimpulan dari topik yang dibahas.
Debat Capres-Cawapres Pertama
- VIVA/M Ali Wafa
Adapun tema besar yang dibahas, kata Hasyim, meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Debat akan diikuti oleh tiga cawapres, yakni cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.
Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.
