Bagi-bagi Sembako di Masa Kampanye Pilpres, Polri Diminta Tetap Jaga Netralitas
- Dok. Istimewa
Jakarta – Polri melakukan Pembagian Sembako melalui program Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) di Jawa Tengah, pada hari Kamis 14 Desember 2023 lalu. Langkah Polri ini kemudian disoroti oleh Direktur Riset dan Survey Indonesia Politics Expert (IPE) Agustanto Suprayoghi.
Menurut Agustanto, tindakan ini dinilai baik, namun semestinya tak dilakukan di masa kampanye karena berpotensi memunculkan keberpihakan pada salah satu calon presiden Pemilu 2024.
"Saya sebetulnya well apreciated dengan sikap aktif Kepolisian yang berusaha memastikan stabilitas keamanan negara. Tetapi ini harusnya dilakukan sesuai tugas fungsi Kepolisian, bukan masuk ke rana tugas instansi lain. Saya rasa urusan Bansos ada di bawah kementerian/dinas sosial. Bukan Kepolisian," kata Agustanto Suprayoghi dalam keterangan yang diterima, Senin 18 Desember 2023.
Pemilu/Ilustrasi
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Agustanto menuturkan, bahwa pola pengamanan yang dilakukan dalam rangka mendinginkan suasana geopolitik ini menggunakan cara-cara yang bersifat amal dan bantuan sosial, dapat berpotensi masuk ke wilayah politik praktis. Maka jangan salahkan siapapun jika kemudian apa yang dilakukan Kepolisian ini dianggap sebagai bentuk dukungan pada salah satu calon presiden yang maju pada pemilu 2024.
"Jika melihat agenda Kepolisian, bulan Desember-Januari kan biasanya menggelar operasi lalin untuk memastikan natal dan tahun baru aman. Akan lebih baik bila kepolisian tetap fokus menggelar operasi lalin yang memang bertujuan untuk menertibkan masyarakat sebagai pengguna jalan raya, daripada ke aktivitas yang di luar tusinya," kata Agus.
"Lagian, menurut hemat kami, kondusivitas masyarakat masih terkendali. Apa yang kemudian dilakukan kepolisian malah bisa memicu konflik horizontal diakibatkan perbedaan persepsi tujuan bagi-bagi sembako tersebut." Sambung Agus.
Sebagaimana diketahui, Polri mulai melakukan Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) dengan menyebarkan bantuan sembako kepada masyarakat di Jawa Tengah pada Kamis, 14 Desember 2023. Pada tahap awal ada sebanyak 2.500 paket bantuan sembako untuk masyarakat yang disalukanr ke wilayah hukum Polda Jawa Tengah.
"Sekali lagi, apa yang kami sampaikan di sini adalah mengingatkan kembali pada konstitusi, khususnya terkait netralitas Polri. Netralitas anggota Polri sudah diatur dalam undang-undang. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebut Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis." Tutur Agus.
Polisi di Jawa Timur bagikan bantuan sembako ke masyarakat
- dok Polda Jawa Timur
Dia mengatakan, Netralitas Polri adalah harga mati jika ingin pemilu ini berjalan damai. "Dan salah satu caranya, adalah Polri cukup untuk bertindak secara proporsional, objektif dan tidak memihak. Ini harus ditunjukkan dalam bentuk beraktifitas yang sifatnya eksternal dan terkait masyarakat." Tutup Agus.
Mahasiswa Minta Pemerintah Tindak Oknum Tak Netral di Pilkada Sesuai Putusan MK
MK memutuskan pejabat daerah serta TNI/Polri dapat dijerat hukuman pidana apabila melakukan cawe-cawe atau melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada
