Bawaslu Dalami Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Triliunan Terkait Kampanye

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenti
Sumber :
  • VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Jakarta – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenti mengatakan, pihaknya sudah menerima informasi terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal transaksi mencurigakan dalam jumlah besar, yang diduga bertalian dengan keperluan kampanye pada Pemilu 2024.

Tim Hukum Edy-Hasan Laporkan Rektor USU Prof Muryanto ke Bawaslu soal Dugaan Dukung Bobby Nasution

"Betul, Ketua sudah menginformasikan hal termaksud, masih kami dalami," kata Lolly, Jumat, 15 Desember 2023.

Ilustrasi transaksi digital.

Photo :
  • https://www.einfochips.com/
Ratusan TPS Rawan Membayangi Pilkada Manggarai, Termasuk Masalah Akses Internet dan Listrik

Lolly menegaskan, Bawaslu masih menelaah temuan PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan yang mengalir terkait kegiatan kampanye Pemilu 2024 tersebut. 

Sebelumnya diberitakan, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut sumber dana transaksi mencurigakan yang mengalir buat keperluan kampanye Pemilu 2024 diduga berasal dari pertambangan ilegal. Bahkan, kata dia, jumlah aliran dana dalam transaksi itu mencapai triliunan rupiah.

Gubernur Bengkulu Ditangkap saat Kampanye Terakhir, Pengacara: KPK Sekarang Lebih Kental Politik

Ivan Yustiavandana Kepala PPATK

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Ivan mengatakan pihaknya akan terus mengawasi transaksi yang berkaitan dengan Pemilu. Namun, Ivan tidak menyebut nama calon legislatif atau partai yang diduga menggunakan dana dari hasil tindak pidana untuk kampanye itu.

PPATK, tegas Ivan, sudah melaporkan transaksi mencurigakan itu kepada KPU dan Bawaslu.

“Sudah kami sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya luar biasa. Saat ini kami masih menunggu respons dari Bawaslu dan KPU,” kata Ivan, Kamis kemarin.

Menkopolkam Budi Gunawan

Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024