Soroti Pasal Karet UU ITE untuk Pengkritik, Anies: Minim Sekali Oposisi Selama Ini
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Capres nomor urut satu, Anies Baswedan menyinggung soal kebebasan berpendapat saat ini di Indonesia. Anies menyoroti itu karena berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat akan demokrasi di Indonesia.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan tingkat kepercayaan menurun terhadap partai politik. Itu lantaran isu kebebasan berpendapat yang mencuat dan membuat rakyat kurang percaya
"Saya rasa lebih dari sekadar partai politik, rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi," kata Anies saat debat perdana capres di KPU, Jakarta, Selasa malam, 12 Desember 2023.
Debat Capres-Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
- VIVA/M Ali Wafa
Anies bilang hal itu saat moderator memberikan pertanyaan terkait kebijakan yang akan diambil untuk pembenahan tata kelola parpol saat kepercayaan masyarakat selalu rendah. Menurut dia, ada tiga syarat utama yang bisa dilakukan untuk mewujudkan demokrasi yang baik.
"Kemudian, kita bicara demokrasi, minimal ada 3 (syarat). Satu, adanya kebebasan berbicara. Kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Ketiga, adanya proses pemilu, pilpres, yang netral, yang transparan, jujur, dan adil," jelas Anies.
Namun, ia menuturkan tiga syarat yang bisa wujudkan demokrasi tersebut justru tak berjalan saat ini. Dia menyebutkan ada ketidak bebasan berpendapat untuk masyarakat.
"Kalau kita saksikan akhir-akhir ini, dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik parpol dan angka indeks demokrasi kita menurun," ujar Anies.
Dia pun menyindir keberadaan pasal karet yang ada di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
"Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya UU ITE atau pasal 14-15 UU Nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara terganggu," tutur Anies.
Maka itu, ia menekankan pesta demokrasi Pilpres 2024 akan jadi ajang diujinya tingkat demokrasi di Indonesia. Ia menilai kubu oposisi selama ini minim.
"Kedua, oposisi, kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Ujiannya adalah besok, bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur," ujarnya.
