Debat Capres, Anies Baswedan Sindir Penegakan Hukum Tumpul: Banyak Aturan Ditekuk
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan visi misinya dalam debat perdana Pilpres 2024. Tema debat perdana ini terkait pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu dapat kesempatan pertama untuk melontarkan visi misi terlebih dulu. Anies memaparkan visi misinya bersama cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Amin).
Beberapa misi yang digaungkan Anies adalah memastikan hukum yang adil dan sebagai rujukan utama. Hal itu menurut dia untuk memastikan rasa keadilan dalam memberi kemanfaatan dan keadilan bagi semua.
Menurut Anies, banyak aturan yang ditekuk untuk kepentingan yang memegang kekuasaaan. Bagi dia, persoalan itu tak bisa dilanjutkan dan mesti diubah. Kata dia, tatanan pemerintahan saat ini juga tak sesuai prinsip yang dipegang.
"Negara ini adalah negara hukum bukan negara kekuasan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa dan kita tidak menginginkan itu terjadi," kata Anies di gedung KPU, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023.
Dia menegaskan hukum harus tegak. Namun, dalam kenyataannya malah tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, "Dan,kondisi ini tak boleh dibiarkan dan harus diubah," ujar Anies.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah menetapkan jadwal pelaksanaan debat capres dan cawapres Pilpres 2024. Lima kali debat akan digelar selama masa kampanye Pemilu 2024 pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Debat pertama dan kedua digelar pada 12 dan 22 Desember 2023. Pun, debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada 7 dan 21 Januari 2024. Sementara, debat kelima dihelat pada 4 Februari 2024.
Seluruh perhelatan debat capres-cawapres ini dilaksanakan di Jakarta. Debat capres akan dilangsungkan tiga kali, sedangkan debat cawapres dua kali.
Meski demikian, pasangan capres-cawapres mesti hadir pada lima kesempatan debat itu.
Adapun tema debat pertama meliputi pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Lalu, tema debat kedua adalah ekonomi yang mencakup ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
Selanjutnya, tema debat ketiga adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Kemudian tema debat keempat adalah pembangunan keberlanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.
Kemudian, tema debat kelima meliputi kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan juga inklusi
