Kerja Sebulan, Petugas KPPS Pemilu 2024 Diberi Honor Rp 1,1 Juta, Ketua 1,2 Juta
- ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra
Jakarta - Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Pemilu 2024 bakal menerima honor sejumlah Rp1,1 juta untuk anggota dan Rp1,2 juta untuk ketua. Masa kerjanya hanya satu bulan, yakni sejak 25 Januari hingga 25 Februari 2024.
"Berkat dukungan pemerintah, kami bisa menaikkan sehingga honor KPPS ketuanya menjadi Rp1,2 juta dan anggota Rp1,1 juta," kata Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Pengembangan KPU RI, Parsadaan Harahap, Selasa, 12 Desember 2023.
Parsadaan menjelaskan, pada Pemilu 2019, ketua KPPS hanya menerima Rp550 ribu dan anggota Rp500 ribu. Sehingga kenaikan honor ini dianggap sebagai semangat bagi para anggota.
Deklarasi kampanye pemilu damai 2024
- VIVA/Yeni Lestari
Menurut Parsadaan, meski para KPPS hanya bekerja satu bulan yakni 25 Januari hingga 25 Februari 2024. Namun tanggung jawab serta kewenangan mereka luar biasa untuk menentukan masa depan demokrasi Indonesia.
"Semoga bisa memberikan semangat untuk yang menjadi KPPS untuk bisa bekerja lebih baik secara maksimal dan fokus," ujarnya.
Selain itu, KPU juga menyiapkan pulsa untuk kebutuhan anggota KPPS dalam pemakaian telepon seluler sebagai alat komunikasi. "Kita lagi desain supaya pulsanya bisa dipakai pada hari H dengan kuota yang cocok untuk kepentingan tugas," imbuhnya.
Putusan PN Jakpus PEMILU 2024
- VIVA
Harapannya, dengan adanya uang kehormatan, serta dukungan dana pulsa ini bisa membantu KPPS agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa dibebani teknis anggaran. KPU RI memastikan seluruh sumber pendanaan honorer didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui pengajuan anggaran yang disampaikan KPU, untuk honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).
Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Tangerang Tegur KPU Soal Penertiban Alat Peraga Kampanye
Teguran yang dilakukan secara general baru satu, terkait dengan lokasi di 16 kecamatan.
