Pilpres 2024 Dinilai Jadi Momentum Kembalikan Demokrasi ke Kedaulatan Rakyat
- Istimewa
Jakarta - Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan praktik-praktik nepotisme kembali menggerogoti demokrasi di Indonesia setelah 25 tahun usia reformasi. Perbuatan menguntungkan keluarga elite kekuasaan tersebut mengingatkan masyarakat pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.
Hal itu disampaikan Ikrar dalam acara Panggung Rakyat bertema Bongkar yang diselenggarakan Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 9 Desember 2023.
“Padahal kita tahu pemerintahan yang lalu di era Orde Baru itu kita melakukan demonstrasi menggoyang pemerintahan Pak Harto yang intinya adalah meniadakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan ternyata 25 tahun kemudian setelah reformasi itu nepotisme kembali ada,” kata Ikrar.
Ilustrasi Pemilu 2024.
- VIVA
Ikrar menuturkan penyelenggaraan Pilpres 2024 menjadi momentum untuk mengembalikan demokrasi ke kedaulatan rakyat. Para pemegang hak suara punya peran penting untuk mencegah orang yang pernah melangggar Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi presiden, pun mencegah calon pemimpin yang memiliki rekam jejak melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi.
“Anda tahu kalo anda nanti juga melihat mudah-mudahan pemimpin bangsa kita bukan yang pernah melanggar HAM. Jangan juga keluarga dari pemimpin yang berupaya untuk mencegah penindakan korupsi berlangsung di negeri ini,” ujar Ikrar.
Lebih lanjut Ikrar menjelaskan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki integritas di bidang HAM maupun pemberantasan korupsi. Menurutnya, perbuatan koruptif dapat membawa kesengsaraan karena anggaran untuk kesejahteraan rakyat dikorupsi.
“Dan nanti juga jangan kemudian hanya tangan di bawah terus menerus dari tahun ke tahun karena itu tidak menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang bermartabat,” ucapnya.
Ikrar meminta masyarakat untuk cermat memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Dia menyebut masyarakat memiliki tugas menentukan masa depan Indonesia pada 2045.
“Jangan mau tangan di bawah terus kita yang harus menentukan kemana arah negeri ini supaya 2045 ini kita bisa menjadi bangsa yang besar,” tuturnya.
Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024.
- Dok. VIVA
Selain bersih dari perbuatan melanggar HAM dan Korupsi, kata Ikrar, masyarakat juga harus mencermati program-program yang ditawarkan tiga pasangan calon seperti keberpihakan pada pemenuhan akses pendidikan di semua jenjang.
“SDM kita juga bagus dan kemudian biaya sekolah dari SD sampai SMA itu gratis dan mudah-mudahanuntuk perguruan tinggi negeri juga bisa dimurahkan, kenapa demikian? Karena kita tahu untuk masuk perguruan tinggi negeri mahalnya Naudzubillah Min Dzalik,” pungkasnya.
Pilpres 2024 Dinilai Mulai Geser Demokrasi RI Jadi Otokrasi Elektoral yang Mengkhawatirkan
Pilprres 2024 dinilai sebagai fenomena yang mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia karena mulai menggeser demokrasi Indonesia menuju otokrasi elektoral.
