PAN Tegaskan Alasan Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk oleh Presiden
- Dok. Istimewa
Jakarta – Ketua Fraksi PAN di DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan partainya menolak penunjukan Gubernur oleh Presiden, sebagaimana draf RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
PAN menyebut masyarakat harus dilibatkan dalam urusan politik dan demokrasi. Terlebih dengan berpindahnya ibu kota negara, ada ruang yang lebih cukup untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan legislatif dan eksekutif di semua tingkatan.
Ilustrasi Monas Jakarta
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Sehingga, kata Saleh, pemilihan gubernur harus tetap dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat.
Selain itu, lanjut Saleh, para walikota di wilayah Jakarta juga harus dipilih langsung seperti yang ada di daerah lain, termasuk pemilihan anggota legislatif. Hal itu diperlukan supaya hak-hak demokrasi masyarakat dapat disalurkan dengan baik.
"Kami dari awal menolak penunjukan gubernur. Itu adalah langkah mundur. Apalagi jika diterapkan di Jakarta dengan karakteristik penduduk yang lebih terpelajar dalam urusan politik," kata Saleh kepada awak media, Jumat 8 Desember 2023.
Selain itu, Fraksi PAN juga meminta agar persoalan ini dikaji terlebih dahulu secara serius dan mendalam. Bahkan, tekan dia, para ahli dari berbagai bidang harus memberikan masukan dan pandangan. Sehingga tidak ada persoalan sosiologis, ekonomi, budaya, dan politik yang muncul di kemudian hari.
"Fraksi PAN kemarin itu hanyalah menerima untuk melanjutkan pembahasan RUU DKJ. Sementara substansinya masih penuh dengan catatan. Itu yang nanti akan didalami lagi lebih lanjut bersama pemerintah dan berbagai elemen dan kelompok masyarakat lainnya," kata Saleh.
Kondisi Ibu Kota Jakarta saat PPKM. (Foto ilustrasi).
- VIVA/M Ali Wafa
Karena itu, agar pembahasan selanjutnya lebih komprehensif, PAN mendorong partisipasi publik untuk dibuka seluas-luasnya. Sebab, kota Jakarta merupakan milik semua, sehingga siapa pun boleh memberi masukan, baik langsung maupun tidak langsung.
Rosan Roeslani Pastikan GSN Tidak Pakai Uang APBN dan APBD
Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Rosan Roeslani memastikan bahwa kegiatan organisasi yang dipimpinnya tidak akan menggunakan APBN ataupun APBD.
