Anies Baswedan Klaim Relawannya Tak Dibayar karena "Rupiah Tidak Bisa Membeli Hati"
- VIVA/Zendy Pradana
Medan – Calon presiden nomer 1 Anies Baswedan mengklaim bahwa para relawan pendukungnya kerap tidak dibayar karena mereka telah berketetapan hati memilihnya dan tak dapat berpaling ke kandidat lain.
"Rupiah tidak bisa menunjukkan kekuatan hati; rupiah tidak bisa membeli hati," ujar Anies Baswedan, menggambarkan militansi dan tekad para relawan pendukungnya, saat berkampanye di Medan, Sumatra Utara, Minggu, 3 Desember 2023.
Anies memberikan sebuah contoh ketika dia disambut di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. Dia menyebut orang-orang itu adalah orang yang ingin melakukan perubahan.
Bacapres Anies Baswedan disambut ribuan orang di Langkat
- Dok PKS Langkat
Mereka, Anie menegaskan, "bukan datang dengan badan dan dibayar; bukan datang karena bayaran, tapi datang karena keinginan Indonesia lebih adil".
Selama ini, katanya, relawannya tidak mendapatkan bayaran seba baginya kerja-kerja yang dilakukan relawan tidak bisa dihitung dengan uang.
"Relawan pejuang tidak dibayar. Bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya; tak ternilai harganya, tidak ada rupiah yang bisa menggantikan idealisme itu, tidak ada rupiah yang bisa menyetarakan idealisme itu," ujarnya.
Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Keduanya diusung oleh Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB dan PKS. Pasangan berjuluk Amin itu menyandang nomer urut 1 pada Pemilu Presiden 2024.
Ilustrasi warga mengikuti pemungutan suara ulang pemilihan umum (pemilu) 2019.
- ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
Masa kampanye juga telah dijadwalkan mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Mahalnya Biaya Pemilu Disebabkan Rumitnya Regulasi, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta pemerintah melalukan evaluasi sistem pemilu yang berlangsung selama 2024 lantaran dinilai banyak menelan biaya.
