Yang Minta Tidak Ada Debat Cawapres Kubu Anies-Cak Imin, Kata TKN Prabowo-Gibran
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Masalah tidak adanya debat khusus cawapres, menjadi sorotan publik. Bahkan dialamatkan pada salah satu cawapres yang ikut kontestasi di Pilpres 2024. Termasuk capres Anies Baswedan, ikut mengomentari terkait hal tersebut.
Dalam keterangan persnya, Anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, Dradjad H Wibowo, memberi penjelasan. Termasuk menjawab pernyataan Anies yang menyebut dirinya terkejut, sebab belum ada pembicaraan bersama tetapi sudah ditetapkan.
Dradjad menegaskan, yang meminta tidak ada debat cawapres adalah kubu AMIN, Anies-Muhaimina atau Cak Imin. Dradjad mengatakan usulan agar capres dan cawapres hadir bersama dalam setiap debat muncul dalam rapat atau diskusi dengan KPU pada 29 November 2023. Perwakilan Prabowo-Gibran ada 6 orang, dipimpin oleh Burhanuddin Abdullah sebagai Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.
"Perwakilan Anies-Muhaimin menyampaikan beberapa masukan/usulan. Salah satunya berbunyi kira-kira sebagai berikut: 'Agar dalam setiap sesi debat, capres dan cawapres hadir bersama, pembagian waktu/porsi berbicara silakan diatur oleh KPU'. Usulan ini disampaikan oleh seorang ibu dari perwakilan Anies-Muhaimin dan dikuatkan oleh rekannya. Notulis kami tidak mengetahui nama keduanya, tapi saya yakin KPU mempunya daftar hadir, atau mungkin rekaman dar rapat tersebut," jelas Dradjad dalam keterangannya, Minggu 3 Desember 2023.
Lebih lanjut Dradjad menjelaskan, dengan usulan tersebut, maka saat mendapat kesempatan berbicara, pihaknya yang diwakili Burhanuddin Abdullah menyampaikan beberapa masukan. Termasuk menyetuji usulan dari AMIN tersebut.
"Dengan demikian, jelas dan gamblang bahwa Presiden Jokowi sama sekali tidak melakukan intervensi urusan debat kepada KPU. Bahkan saya pribadi meyakini, Beliau tidak mengetahui tentang adanya usulan tersebut," lanjutnya.
KPU Sebut Cagub Papua Barat Daya yang Sempat Dibatalkan Bisa Ikut Pilkada
KPU Provinsi Papua Barat Daya sudah menerbitkan keputusan pembatalan pencabutan kepesertaan calon kepala daerah yang sebelumnya dinyatakan tidak penuhi syarat
