Ada Debat Cawapres atau Tidak, Mahfud MD: Siap Saja
- VIVA/Uki Rama.
Malang – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 Mahfud MD tidak mempermasalahkan jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meniadakan debat khusus untuk Cawapres. Ada atau tidak dia menegaskan siap mekanisme debat Capres-Cawapres yang dijadwalkan KPU.
Tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi debat capres-cawapres. Dia akan tampil seperti biasanya, dan selanjutnya adalah masyarakat yang memberi penilaian terhadap apa yang disampaikan itu.
"Saya mau debat atau tidak, siap saja," kata Mahfud MD usai berdoa di makam Kiai Haji Wahab Hasbullah, Sabtu, 2 Desember 2023.
Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD di acara Dialog Muhammadiyah di UMJ
- tvMU
Mahfud yang merupakan tokoh politik dan hukum di Indonesia sangat matang dalam wawasan kebangsaan. Sehingga dia dengan enteng menjawab bahwa keputusan debat dia serahkan ke KPU. Sebagai Cawapres dia patuh dan siap mengikuti jadwal debat beserta mekanismenya.
"Kalau soal itu, tidak tahu. Itu urusannya KPU yang ngatur. Bagi saya mau berdebat ayo, tidak berdebat ya ayo," ujar Mahfud.
Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, telah menetapkan jadwal debat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) untuk Pilpres 2024. Ada 5 sesi debat yang akan dilangsungkan. Debat perdana akan diselenggarakan pada Selasa, 12 Desember 2023 di Jakarta.
Jadwal debat capres-cawapres itu dibenarkan oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, dalam pesan singkatnya saat dikonfirmasi awak media.
“Iya benar, (debatnya) di Jakarta,” kata Hasyim, di Jakarta, Rabu, 29 November 2023.
Hasyim lantas memberikan urutan jadwal debat capres-cawapres yang akan digelar sebanyak 5 kali tersebut. Debat pertama diselenggarakan pada 12 Desember 2023 dan dilanjut sesi kedua yaitu tanggal 22 Desember 2023.
Kemudian debat ketiga digelar pada tanggal 7 Januari 2024. Untuk debat sesi keempat di tanggal 14 Januari 2024, dan terakhir atau debat sesi ke-5 pada 4 Februari 2024.
KPU Sebut Cagub Papua Barat Daya yang Sempat Dibatalkan Bisa Ikut Pilkada
KPU Provinsi Papua Barat Daya sudah menerbitkan keputusan pembatalan pencabutan kepesertaan calon kepala daerah yang sebelumnya dinyatakan tidak penuhi syarat
