Kritik Lagi Pembangunan IKN, Anies: Hanya Dirasakan Aparat Negara Bukan Rakyat RI
- Instagram @aniesbaswedan
Jakarta - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, kembali mengkritik proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur. Menurutnya, manfaat IKN hanya dirasakan oleh aparatur negara bukan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Anies mengatakan, Indonesia sendiri sebetulnya masih banyak pekerjaan rumah yang mendesak dan harus diprioritaskan, daripada membangun IKN. Dia menilai, pembangunan fasilitas kesehatan lebih bermanfaat bagi masyarakat.
"Pembangunan fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau di sini (IKN) yang dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara. Sementara yang kita perlukan negara bekerja untuk rakyat ini kan fasilitas untuk penyelenggaraan negara itu semua," kata Anies di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Sabtu, 2 Desember 2023.
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dalam kegiatan Kongres Pemuda Perubahan di Jakarta, Rabu, 29 November 2023.
- ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Menurut Anies, dukungan pendanaan asing atau internasional harusnya diberikan untuk kebutuhan mendesak Indonesia, dibandingkan proyek IKN.
"Saya melihat harus didukung kalau kita berbicara dukungan internasional, maka bagaimana kerja sama internasional itu untuk membangun infrastruktur bagi kebutuhan dasar rakyat Indonesia," jelasnya.
Anies mengilustrasikan, kondisi pada 2045, yang mana diperkirakan sebanyak 3/4 penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan.
Saat itu terangnya, di perkotaan akan banyak masalah mulai dari polusi hingga masalah urban. Dia berpendapat, salah satu solusi yang harus dilakukan adalah membangun transportasi umum di kota-kota Indonesia.
"Bayangkan kalau sumber daya itu yang besar internasional dipakai untuk membangun transportasi umum di seluruh Indonesia. Maka kota-kota besar di Indonesia, kota-kota kan punya transportasi umum yang itu akan menekan biaya hidup bagi penduduknya. Mengurangi emisi karbon di tempat itu dan mengurangi potensi kemacetan yaitu dampaknya dirasakan di seluruh Indonesia," ujarnya.
"Jadi saya lebih melihat mendorong ke sana. Daripada untuk sebuah kota yang manfaatnya dirasakan oleh penyelenggaraan negara, bukan dirasakan oleh rakyat Indonesia," sambungnya.
