Jubir Timnas Amin Beberkan Nasib Proyek IKN Jika Anies jadi Presiden RI 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritisi proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Menurut Anies, pembangunan IKN bisa memunculkan ketimpangan baru.
Lantas, bagaimana nasib proyek IKN jika Anies terpilih sebagai Presiden RI periode 2024-2029?
Juru Bicara Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) Mustofa Nahrawardaya bicara soal proyek IKN. Dia mengatakan cara Anies dalam menghadapi atau membuat kebijakan dan program besar demi pembangunan di negeri ini nanti akan membuat semua kagum.
"Seperti halnya yang terjadi di DKI. Termasuk cara menghadapi proyek IKN," kata Mustofa saat dihubungi VIVA, Jumat, 1 Desember 2023.
Dia menuturkan ada 4 model untuk menentukan nasib IKN jika Anies jadi RI-1 di 2024. "Pertama, jika program lama dianggap bagus, dan memang niat dan implementasi sejalan, maka program tersebut akan dilanjutkan," jelas Mustofa.
Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama Hotel Nusantara IKN.
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Pun, yang kedua, menurut dia, jika program atau proyek peninggalan rezim sebelummya kurang baik, dan setelah dikaji ternyata ada masalah. "Dan, masih bisa ditambal atau dilakukan perbaikan, maka tentu akan diperbaiki," lanjut Mustofa.
Lalu, yang ketiga, dia bicara soal warisan program pembangunan lama ternyata buruk, banyak problem dan cenderung membebani negara. "Maka program tersebut bakal dikaji ulang, bahkan bisa sampai dievaluasi total," tutur politikus Partai Ummat tersebut.
Â
Selanjutnya, keempat, dia mengatakan jika duet Amin berkuasa, maka pasangan yang diusung Koalisi Perubahan itu bakal punya banyak program baru. Kata dia, program itu dalam rangka mengkolaborasi keinginan banyak rakyat dan gagasan besar Anies di masa depan Indonesia.
"Secara fakta, harus diberi dulu legitimasi berkuasa tentunya. Tidak ada andai-andai," ujar Mustofa.
"Oleh karena itu, jadikan dulu Anies Presiden dan Muhaimin wakilnya, maka pertanyaan soal nasib perpindahan Ibukota, akan terjawab tuntas," tuturnya.
Dia menyebut gagasan Anies saat jabat Gubernur DKI sudah terbukti. "Semuanya terbukti nyata dan istimewa karena direncanakan dengan matang," tutur Mustofa.
Sebelumnya, Anies menyampaikan argumen kritisnya terkait IKN. Dia menyinggung soal tujuan membangun kota baru untuk alasan pemerataan.
Anies mengatakan demikian karena itu akan menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya.
"Yang IKN tadi, ketika tujuan membangun kota baru adalah dengan alasan pemerataan maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia, tidak," kata Anies, Selasa, 28 November 2023.
Dia berpandangan, bila mau meningkatkan pemerataan di Tanah Air, maka mesti mengembangkan kota-kota kecil dan menengah. Kata Anies, bukan membangun satu kota baru di tengah hutan.
"Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung," ujar eks Gubernur DKI Jakarta itu.
Tanggapan Jokowi Cs
IKN dikritik Anies, pemerintah pun beri tanggapan. Presiden Jokowi dengan IKN bertujuan agar tak memunculkan Jawa-sentris. Dia tak setuju jika IKN menimbulkan ketimpangan.
"Kita ingin Indonesia-sentris karena kita ingat 58 persen PDB ekonomi ada di Jawa, 58 persen dari 17 ribu pulau yang kita miliki. 58 persen itu ada di Pulau Jawa sehingga kita ingin Indonesia-sentris," kata Jokowi di kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu, 29 November 2023.
Jokowi bilang pertumbuhan ekonomi saat ini juga berada di sejumlah daerah selain Pulau Jawa.
"Populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17 ribu, yang lainnya mestinya ada pemerataan," ujar Jokowi.
Suara Jokowi pun didukung Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Dia mengingatkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur mesti diteruskan karena merujuk Undang-undangnya.
Bahlil menekankan, semua pihak wajib mengikuti amanat hukum tersebut. Dia pun menyoroti kritik kubu Anies soal IKN.
Dia menyindir salah satu parpol pengusung Anies yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bahlik menyebut PKB sebagai salah satu partai yang setuju UU IKN disahkan di DPR.
"Jadi, kita itu di negara ini berjalan harus berdasarkan Undang-undang. Partai (yang mendukung) Amin itu kan juga PKB-kan. Dan, itu ada Undang-undang dan sekarang IKN jalan terus," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 27 November 2023
