Anies Baswedan Sebut Kepercayaan Publik Pada Pemerintah Alami Penurunan yang Luar Biasa
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Anies Baswedan, calon presiden atau capres nomor urut 1, menilai ada penurunan trust atau kepercayaan terhadap pemerintah yang terus mengalami penurunan. Anies menyebut itu dengan memberi contoh pada penegakan hukum dan penguatan demokrasi.
Capres yang diusung Nasdem, PKB dan PKS, itu menyebut kalau semestinya penguatan demokras sudah harus dilakukan saat ini. Pasalnya, trust atau kepercayaan menjadi kunci agar negara tetap terjaga sistem demokrasinya.
"Kami melihat trust mengalami penurunan luar biasa. Apalagi menjelang pemilu sekarang ini. Percakapan dominan saat ini adalah tentang netralitas negara dan lembaga negara. Itu artinya ada masalah. Ada trust yang semakin menurun," ujar Anies Baswedan kepada wartawan saat hadir dialog bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam rangka perayaan Hari Pers Nasional (HPN) tahun depan, di Kantor Dewan Pers, Jumat 1 Desember 2023.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, beberapa lembaga negara belakangan ini turut menjadi sorotan publik atas keputusannya. Dia menyebutkan, lembaga tersebut salah satunya yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Sampai Mahkamah Kehormatan MK atau MKMK, memutuskan bahwa mantan Ketua MK Anwar Usman melanggar etik.
"Kemarin kita diramaikan lagi dengan data KPU yang bocor. Ini semua akan membuat penurunan trust kepada institusi pemerintahan," jelas Anies.
Dia bertekad, untuk mengembalikan tingkat kepercayaan publik pada lembaga-lembaga pemerintah. Memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM secara adil, dan memberantas segala bentuk praktik KKN.
"Khusus lembaga penegak hukum kita, cara mengembalikan trust itu tadi (lembaga penegak hukum) ya harus independent dan diisi oleh orang-orang berintegritas," kata Anies.
Selain itu, lanjut Anies, komitmen negara dalam menghadang tumbuhnya kembali praktik nepotisme harus menjadi fokus serius setiap penyelenggara negara. Maka semua harus memberi contoh seperti apa bersikap terhadap nepotisme.
"Anti nepotisme harus dicontohkan bukan diceramahkan. Nah ini harus kita contohkan bersama-sama. Apalagi KPK, lembaga ini harus kita jaga. Jangan sampai KPK dijadikan alat politik oleh beberapa pihak, apalagi digunakan untuk kepentingan pribadi oknum yang ada di dalamnya. Kami ingin memastikan KPK ini bersih dari intervensi," papar Anies.
Capres dari Koalisi Perubahan itu juga menyinggung tentang model pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Menurut Anies, penyebab ketimpangan yang terjadi di daerah-daerah karena pemerintah pusat kurang berperan secara signifikan dalam pembangunan daerah.
"Pemerintah pusat harus menyusun kebijakan sampai ke level provinsi sehingga pemerintah daerah mengetahui apa saja yang harus dikerjakan karena pemerintah pusta mentransfer dana ke daerah. Selama ini gak ada arahan dari pusat untuk daerah. Nah, ini yang akan kita benahi agar program pemerintah pusat berjalan beriringan dengan program di daerah," tandas Anies.
