Fadli Zon Anggap Pengakuan Agus Rahardjo Soal 'Jokowi Setop Kasus E-KTP' Bisa Jadi Alat Kampanye

Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyoroti pengakuan eks Ketua KPK Agus Rahardjo yang pernah dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara dan diminta menyetop perkara e-KTP yang menjerat Setya Novanto. 

Fadli Zon merasa bingung mengapa dugaan intervensi Jokowi terhadap KPK ini baru diungkap Agus sekarang.

"Kenapa tidak disampaikan pada waktu itu? Kenapa Pak Agus baru ngomong sekarang? Sampaikan pada waktu itu, jadi tidak terkesan bahwa informasi itu disembunyikan," kata Fadli Zon kepada wartawan usai menghadiri Rakornas TKN di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Desember 2023.

Fadli Zon menyayangkan pengakuan Agus mengenai dugaan intervensi Jokowi pada kasus e-KTP baru terungkap saat kampanye dimulai. Sebab, dugaan itu secara tidak langsung bisa digunakan pihak-pihak tertentu untuk menjadi alat kampanye.

"Justru saya sayangkan kalau memang itu terjadi kenapa baru ngomong sekarang, di saat kita sedang kampanye? Kan itu artinya langsung atau tidak langsung menjadi alat kampanye untuk kepentingan-kepentingan tertentu," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Agus Rahardjo, membongkar permintaan Presiden Jokowi agar kasus E-KTP yang menyeret Setya Novanto disetop.

“Saya terus terang pada waktu kasus E-KTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran biasanya itu memanggilnya berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil itu. Jadi di depan,” kata Agus saat menjadi tamu program Rossi yang ditayangkan Kamis malam, 30 November 2023.

Agus menceritakan, saat masuk Istana Negara menemui Jokowi, saat itu Jokowi sudah marah dan meminta kasus e-KTP segera dihentikan.

“Di sana begitu saya masuk, presiden sudah marah. Menginginkan karena saya baru masuk itu teriak ‘hentikan’. Setelah saya duduk baru saya tahu bahwa yang disuruh hentikan adalah kasusnya Pak Setnov, ketua DPR waktu itu punya kasus e-KTP supaya tidak diteruskan,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana buka suara soal pernyataan mantan Ketua KPK, Agus Rahardjo terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meminta ‘hentikan’ kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang menyeret mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto.

“Setelah dicek, pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda Presiden,” kata Ari saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat, 1 Desember 2023.

Presiden Jokowi dalam pernyataan resminya pada 17 November 2017, kata dia, secara tegas meminta agar mantan Ketua Umum Partai Golkar, Novanto agar mengikuti proses hukum di KPK karena sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP.

“Kita lihat saja apa kenyataannya yang terjadi. Kenyataannya, proses hukum terhadap Setya Novanto terus berjalan pada tahun 2017, dan sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik,” ujarnya.

Kasus Harun Masiku, KPK Bakal Panggil Yasonna Laoly pada 13 Desember

Eks Menkumham Yasonna Laoly dikabarkan jadi saksi saat dipanggil KPK dalam kasus Harun Masiku.

VIVA.co.id

11 Desember 2024