Petinggi Nasdem Sentil Ganjar soal Penegakan Hukum Era Jokowi: Kritiknya Dibangun dengan Amarah

Waketum Nasdem Ahmad Ali (kanan) dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di markas DPP Nasdem
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta – Petinggi Nasdem yaitu Wakil Ketua Umum Ahmad Ali heran dengan capres nomor urut tiga yang beri skor 5 terkait penegakan hukum era pemerintahan Jokowi. Ali yang juga Pelatih Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), itu menyindir Ganjar yang sama saja seperti mengkritik cawapresnya yakni Mahfud Md.

Jokowi Ajak 2 Cucunya Nonton Laga Timnas Indonesia Vs Filipina di Manahan

Ali mengatakan demikian karena status Mahfud MD saat ini masih menjabat Menko Polhukam.

"Kalau begitu yang bermasalah Mahfud Md dong, Menko Polhukam itu kan membawahi hukum, itu Mahfud Md?" kata Ali, dikutip pada Jumat, 1 Desember 2023.

Penjelasan OIKN soal Heboh Aguan Investasi di IKN Demi Selamatkan Jokowi

Ali menilai kritikan Ganjar terhadap penegakan hukum menjadi lucu. Sebab, Ganjar dan PDIP memilih Mahfud yang dinilainya sebagai pimpinan penegakan hukum di Indonesia sebagai cawapres.

"Kalau benar penanganan hukum timpang, terus kembali pertanyaan saya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam ngapain saja? Mengkritik wakilnya dong. Enggak bisa berbuat apa-apa kok bersedia dijadikan wakil," jelas Ali.

Jokowi Tanpa Partai dan Diisukan Gabung Golkar, Bahlil: Kami Selalu Terbuka kepada Siapa Saja

Ganjar Pranowo-Mahfud MD Daftar Capres-Cawapres di KPU

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Dia juga merasa aneh alasan Ganjar memberi nilai 5 terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ali menilai demikian karena tak ada satu pun peristiwa hukum yang merugikan pasangan Ganjar-Mahfud sejauh ini.

"Terus pertanyaannya pada sisi mana yang kemudian Ganjar merasa dirugikan oleh pemerintah, dalam kasus penanganan hukum. Apakah karena kasus Wadas atau hal lain," ujar Ali.

Bagi dia, kritikan Ganjar terhadap Jokowi soal penegakan hukum diduga dibangun berdasarkan amarah dan kebencian. Menurutnya, amarah itu karena lantaran kecewa Jokowi tak kunjung beri dukungan kepada Ganjar-Mahfud Md. Dia menilai seperti itu karena sebelumnya PDIP termasuk Ganjar yakin Jokowi secara pribadi akan beri dukungan.

"Artinya, kritiknya dibangun dengan dendam dan amarah. Karena merasa bahwa ternyata dukungan yang diharapkan datang dari Pak Jokowi tidak kunjung datang. Terus kemudian membabi buta, kesannya ingin dianggap dizalimi," jelas Ali.

Terakhir, Ali menuturkan dalam urusan penegakan hukum di era Presiden Jokowi pasti ada yang puas dan tidak puas.

"Penanganan hukumnya itu kalau ada kurang-kurangnya sedikit namanya manusia, ada puas tidak puas, tapi kita tidak melihat dari sisi mana kemudian Pak Ganjar dirugikan, kita tidak melihat itu," ujar Ali

Sebelumnya, omongan Ganjar Pranowo yang menilai hukum di Indonesia menurun di era kepimpinan Jokowi jadi perhatian. Dia pun beri nilai 5 soal penegakan hukum di Indonesia.

"Turun (penegakan hukum)," kata Ganja saat pemaparan gagasannya di acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu, 18 November 2023.

Tanggapan Mahfud MD

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi penegakan hukum era Jokowi yang dapat skor merah dari Ganjar dengan nilai 5. Menurut Mahfud, nilai 5 tersebut setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut putusan usia Capres-cawapres.

"Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan majelis (Kehormatan) mahkamah konsitusi kan," kata Mahfud Md di Taman Ismail Marzuki (TIM), Minggu, 19 November 2023.

Mahfud menyampaikan kinerja penegakan hukum selama ia jabat Menko Polhukam kabinet Indonesia Maju selalu baik. Dia meminta agar penilaian bisa dilihat secara objektif dalam penegakan hukum tersebut. Ia menyebut penilaian objektif itu bisa dilihat dari hasil Survei Litbang Kompas.

"Terakhir, penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan pak Jokowi. Dan itu Menkopolhukam nya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang polkam itu 76. Itu survei kompas, buka aja, survei kompas yang terakhir, Litbang Kompas," jelasnya.

Dari TPN Ganjar-Mahfud juga sudah buka suara melalui Direktur Hukum TPN, Ronny Talapessy. Dia menuturkan kritik Ganjar terkait penegakan hukum jeblok itu dalam konteks setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Terkait putusan MK itu, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang berhasil maju jadi kontestan Pilpres 2024 sebagai cawapres.

“Itu perlu diperhatikan, bahwa kritikan itu setelah pasca putusan MK,” kata Ronny di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Senin, 20 November 2023.

Ronny pun menyebut kinerja Menko Polhukam Mahfud MD punya etos kerja bagus. Dia bilang demikian karena Indeks penegakan hukum di era kepemimpinannya jadi lebih baik.  

“Kepemimpinan Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam mendapat indeks penegakan hukum yang baik. Itu sudah melalui survei Litbang Kompas juga lho,” tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya