Jadi Presiden, Anies Baswedan Pastikan IKN Nusantara Dikaji Ulang
- Instagram @aniesbaswedan
Bandung – Capres nomer urut satu, Anies Baswedan, Tetap berpandangan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara, IKN Nusantara di Kalimantan Timur, tidak memberikan pemerataan. Untuk itu, bila menjadi Presiden RI dari hasil Pilpres 2024 ini, Anies akan mengkaji ulang.
Anies mengatakan, dirinya akan mengkaji ulang Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Dia berpandangan, Ibu Kota RI tetap di Jakarta.
"Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta, dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua," ujar Anies Baswedan, kepada wartawan di Bandung, Rabu 29 November 2023.
Presiden Jokowi secara simbolis memasang modul pertama Garuda di IKN
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Anies menilai, pembangunan IKN yang memakan biaya sangat besar tersebut, dilakukan ketika Indonesia masih mengalami ketimpangan. Maka dia lebih memilih untuk membangun daerah tertinggal agar supaya pertumbuhan ekonomi merata.
"Itulah sebabnya kenapa kami melihat lebih penting membangun tempat-tempat yang hari ini tertinggal, supaya mereka punya pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas sumber daya yang baik. Jadi bukan hanya satu tempat," kata dia.
Menurutnya, pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur itu tidak akan menjadi masalah, asalkan semua pembangunan di Indonesia sudah merata. Sedangkan di Kalimantan, menurutnya yang dibutuhkan adalah membangun transportasi penghubung setiap wilayahnya.
"Bagaimana dengan Kalimantan? Jadi pembangunan ini yang menarik adalah, yang penting diteruskan itu adalah pembangunan jalan tolnya, pembangunan rel kereta apinya, itu penunjang yang harus dibangun terus di Kalimantan supaya antar kota itu terjadi konektivitas," jelas Anies.
Selain itu, nilai proyek IKN mencapai ratusan triliun rupiah itu, menurutnya lebih baik dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat lain. Dengan angka sebesar itu, menurutnya banyak hal yang bisa diperbaiki tanpa harus membangun IKN Nusantara.
"Kami melihat anggarannya yang dibutuhkan untuk membangun tempat itu, Rp 460 sekian triliun itu kalau dipakai untuk mengangkat guru P3K, maka jutaan orang bisa. Kalau itu dipakai untuk membangun puskesmas, kelurahan-kelurahan se Indonesia belum ada bisa dibangun puskesmas. Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan, polisi, tentara, serdadu yang mereka kurang, mereka akan mendapat manfaat jauh lebih besar," jelas Anies.
