PKS Dorong Jakarta Tetap Ibu Kota, Peneliti INDEF: Unsur Pemerataan Tak Dapat Bila jadi Pindah IKN
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Pemerintahan Jokowi masih memproyeksikan pembangunan IKN Nusantara sebagai Ibu Kota baru RI dengan alasan untuk pemerataan pembangunan. Program IKN ditolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan mengkampanyekan Jakarta tetap sebagai Ibu Kota.
Terkait itu, peneliti INDEF Nailul Huda, pemindahan Ibu Kota negara tak serta merta tentang pemerataan ekonomi. Namun, melainkan legacy Presiden yang sudah terlanjur terucap dan akhirnya dipaksakan. Menurut dia, tak ada keuntungan secara ekonomi kecuali dari sektor konstruksi saja.
"Dampak ke PDB (Produk Domestik Bruto) sangat kecil sekali. Pemerataan hanya terjadi di Kalimantan Timur, Utara, dan Selatan. Tidak ada dampak signifikan ke provinsi di Papua dan Maluku. Jadi, unsur pemerataan saya rasa tidak dapat apabila jadi pindah IKN," kata Nailul dikutip pada Rabu, 29 November 2023.
Seorang pekerja sedang mengawasi pembangunan proyek perumahan pekerja konstruksi yang nanti digunakan untuk pekerja membangun infrastruktur di IKN, Penajam Paser Utara.
- Antara
Nailul menyampaikan anggaran pemindahan sangat terbatas. Sementara, pihak swasta dari investor yang masuk juga sangat minim, hanya sektor properti.
"Yang terjadi adalah kota pemerintahan yang sangat sepi. Saya rasa project IKN akan mangkrak seperti Hambalang tapi dalam skala lebih besar," jelasnya.
Seperti diketahui, PKS menyuarakan Jakarta tetap sebagai Ibu Kota Negara. Sebelum kampanye Pemilu 2024 dimulai, partai dakwah itu kembali menyuarakan penolakan terhadap IKN. Presiden DPP PKS Ahmad Syaikhu menuturkan pihaknya sejak awal menolak pemindahan IKN.
Syaikhu menyampaikan sikap penolakan tersebut dilandasi dengan mendengar aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik. Dia bilang dari parlemen DPR, PKS juga sudah gencar menolak penolakan IKN.
"Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), tutur Syaikhu.
Menurut dia, PKS sudah mendengarkan aspirasi dari sejumlah tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, hingga masyarakat. PKS pun mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN.
"PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak sebagai Ibu Kota Negara," tutur Syaikhu.
Â
Anggota DPR Dorong TNI Ikut Berantas Judi Online
Jika TNI dilibatkan dalam mengatasi judi online maka sebagian aset yang disita bisa dihibahkan ke TNI.
