Hasto PDIP Ungkap Maksud Megawati yang Jengkel Singgung Penguasa Seperti Orde Baru

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap maksud pidato dari Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri yang menyinggung penguasa pakai cara lama seperti Orde Baru atau Orba. Hasto mengatakan hal itu karena merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya kita lihat sederhana saja bahwa lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi aja bisa diintervensi oleh kekuasaan, sehingga ada proses yang tidak tepat karena melalui rekayasa hukum melalui campur tangan dari Paman Gibran," kata Hasto kepada wartawan di Jakarta, dikutip Rabu, 29 November 2023.

Maka itu, kata Hasto, Megawati meminta agar kekuasaan tidak seperti era Orba yang banyak menindas pihak lain. Megawati juga menginginkan agar Indonesia menciptakan politik damai dan sesuai dengan perundang-undangan.

"Inilah yang kemudian dilakukan koreksi. Jangan lagi kekuasaan yang menindas itu dilakukan hanya karena ambisi kekuasaan,” ujar Hasto.

“Itu yang dimaksud oleh Bu Mega. Karena berpolitik itu membangun peradaban, berpolitik dimulai dengan proses yang baik. Dan, kemudian semua harus mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan," jelas Hasto.

Hasto Kristiyanto di Rakerda ke-IV DPD PDIP Sulawesi Tengah

Photo :
  • PDI Perjuangan

Dia pun menyinggung adanya dugaan mobilisasi kepala desa yang mestinya netral.

"Itu beda kalau orang bertemu dengan kepala desa. Ketika kepala desa dimobilisasi oleh campur tangan kekuasaan itu kan suatu bentuk pelanggaran," tuturnya.

Hasto juga menyinggung soal Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yaitu Aiman Witjaksono yang dilaporkan ke polisi karena berbicara sesuai apa yang dialaminya.

Maka itu, lanjut Hasto, masyarakat yang menentukan pemimpin Indonesia ke depannya, sudah bisa menilai rekam jejak dari tiga pasang capres-cawapres 

"Sehingga mari kita berpolitik itu dengan baik, dengan jujur, dengan berkeadaban, biar rakyat yang memilih karena prestasinya, karena rekam jejaknya,” jelas Hasto.

Dia juga bilang bukan memimpin karena pencitraan. Lalu, ia juga menyoroti pemimpin dari survei.

“Memilih bukan karena pencitraan berarti karena apa yang ditampilkan oleh pemimpin dan dari survei menunjukkan rakyat menginginkan capres-cawapres menjawab persoalan ekonomi," ujarnya.

Sebelumnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku kesal karena banyak penguasa yang mengikuti dan bertindak seperti zaman Orba. Megawati menyampaikan itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Relawan Ganjar-Mahfud se-Pulau Jawa, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin, 27 November 2023.

Yasonna Laoly Ngaku Diperiksa KPK Terkait Perlintasan Harun Masiku

Megawati menuturkan sebenarnya tak ingin membahas dan mengungkit Orba. Namun, ia merasa Indonesia bisa seperti sekarang ini karena melalui pengorbanan yang sangat besar.

"Mustinya Ibu nggak boleh ngomong gitu. Tapi, sudah jengkel tahu nggak. Kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang pada penguasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?" ujar Megawati.

Kasus Harun Masiku, Yasonna Laoly Ngaku Dicecar KPK soal Permintaan Fatwa ke MA

Dia juga merasa tak dihormati. Padahal, status Mega merupakan Presiden ke-5 RI.

"Ndak, kadang-kadang ya, kadang-kadang apa ya, saya manusia juga dong. Tetapi ya bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia lho," ujarnya.

Yasonna Laoly Rampung Diperiksa KPK di Kasus Harun Masiku: Kapasitas Saya sebagai Ketua DPP

Tak hanya itu, Megawati juga minta agar seluruh rakyat Indonesia lawan tindakan penguasa yang bertindak seperti zaman Orba.

"Kita kan rakyat Indonesia, polisi juga rakyat Indonesia, yang namanya tentara rakyat Indonesia, aparat juga rakyat Indonesia. Benar apa benar? Insyaf makanya, jangan takut," tuturnya.

Yasonna Laoly Diperiksa KPK Terkait Harun Masiku

Yasonna: Penyidik KPK Tidak Tanya Soal Keberadaan Harun Masiku

Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly telah rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK, terkait kasus korupsi suap Pergantian Antar Waktu (PAW).

img_title
VIVA.co.id
18 Desember 2024