Kampanye Pemilu Dimulai, Politikus PKB: Beri Dukungan Tanpa Mencela, Jangan Sebar Hoax
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Tahapan kampanye Pemilu 2024 sudah dimulai sejak Selasa, 28 November 2023 hingga 75 hari ke depan. Seruan menyambut kampanye Pemilu 2024 dengan sika cita, riang gembira, tanpa menebar informasi tak benar alias hoax selalu disuarakan.
Salah satunya disampaikan Anggota DPR Fraksi PKB Siti Mukaromah alias Erma. Dia menuturkan pemilu merupakan pesta demokrasi lima tahunan yang perlu disambut dengan sukacita dan riang gembira.
Kata dia, pemilu jangan disambut dengan sikap negatif, saling sindir dan saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Erma menuturkan hal itu dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, di Banyumas, Jawa Tengah.
"Sambut pemilu dengan sukacita dan riang gembira. Memberi dukungan kepada pilihan masing-masing tanpa mencela, menghina, dan jangan sampai menyebarkan berita hoax," kata Erma, dalam keterangannya, Selasa, 28 November 2023.
Anggota DPR RI Fraksi PKB Siti Mukaromah alias Erma
- istimewa
Dia mengatakan, masyarakat perlu jaga persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan pemilu jujur, adil, aman dan damai dalam koridor keutuhan NKRI.
Apalagi, kata Erma, saat ini media penyebarluasan informasi sangat mudah. Tapi, dalam perkembangan yang pesat, teknologi kini sudah bisa melalui layar sentuh di handphone untuk menyebarkan informasi.
"Konfirmasi kebenarannya, bijak menyebarluaskan informasi. Kalau memang menerima informasi negatif, apalagi hoax stop berhenti di kita saja. Saring before sharing," ujar Erma.
Pun, dia berharap, agar masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut juga bisa mengimbau keluarga, kerabat atau orang terdekat agar mengikuti seluruh tahapan Pemilu. Dia bilang hal itu dengan menggunakan hak pilih dalam 14 Februari 2024.
Â
Elite PKB Wacanakan Lagi Gubernur Dipilih DPRD, Apa Alasannya?
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengusulkan agar pilkada di tingkat provinsi untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur melalui DPRD masing-masing.
