Nusron Tanggapi Megawati: Penguasa yang Terapkan Perilaku Orba Itu Siapa?

Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menanggapi tuduhan perilaku orde baru yang diucapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut Nusron, pihak yang memiliki instrumen yang memungkinkan melakukan hal tersebut adalah partai yang berkuasa saat ini.

Nusron mengatakan, yang berpotensi melakukan perilaku orde baru adalah partai yang memiliki kursi terbanyak di DPR dan menteri terbanyak di kabinet, termasuk perangkat pemerintahan yang terafiliasi oleh partai tertentu dan mengusung calon lain.

“Pihak yang punya instrumen adalah partai yang mempunyai banyak menteri yang portofolionya digunakan untuk mendukung pasangan tertentu. Jangan karena Pak Jokowi tidak mau dijadikan alat dan petugas partai mereka kemudian menuduh ada perilaku orba dan lain sebagainya,” kata Nusron kepada wartawan, Selasa 28 November 2023.



Nusron Wahid

Photo :

• VIVA/Fajar Sodiq

Nusron menjelaskan sistem seperti orde baru hanya terjadi apabila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat dan adanya tuduhan seperti yang Megawati utarakan itu tidak mungkin ada.

“Seperti itu sudah pasti ditangkap. Tapi hari ini kebebasan berbicara diberi hak dan keleluasaan ini menandakan pemerintahan Pak Jokowi sangat demokratis. Bahkan Pak Jokowi dihina tidak ada yang dipenjarakan,” jelasnya.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, perilaku orba mungkin terjadi bila instrumen negara dipakai untuk menakuti rakyat atau pihak lainnya. Misalnya, lanjut dia, apabila intelijen negara dipakai untuk menakuti bahkan membuat pakta integritas PJ-PJ bupati atau walikota untuk memenangkan paslon tertentu. 

"Kedua, sistem orba bisa terjadi manakala pendamping desa, petugas-petugas PKH dan Kemensos itu juga digunakan untuk menakuti kelompok-kelompok penerima manfaat sosial seakan-akan program itu akan dihentikan kalau tidak dukung pasangan tertentu. Hanya karena kebetulan menterinya dari partai yang bersangkutan,” jelasnya.



Aksi unjuk rasa kejahatan masa order baru. (Foto ilustrasi).

Photo :

• ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Nusron menyebut ada pula fenomena para pendamping desa menakuti pemerintah desa dan kemudian mengarahkan mereka memilih pasangan tertentu. Selain itu, pendamping Pekerja Migran Indonesia juga melakukan hal serupa. 

“Jadi sebenarnya yg menerapkan orba itu siapa? Menterinya siapa? Dari partai mana?” kata Nusron.

Halaman Selanjutnya

"Kedua, sistem orba bisa terjadi manakala pendamping desa, petugas-petugas PKH dan Kemensos itu juga digunakan untuk menakuti kelompok-kelompok penerima manfaat sosial seakan-akan program itu akan dihentikan kalau tidak dukung pasangan tertentu. Hanya karena kebetulan menterinya dari partai yang bersangkutan,” jelasnya.