Megawati Singgung Pemimpin Haus Kekuasaan, Begini Respons TKN Prabowo-Gibran
- tvOne/Syiva Aulia
Jakarta – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman merespons positif nasehat dari Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya yang menyoroti kesewenang-wenangan seorang pemimpin.
"Kami sangat menghormati ibu Megawati dan kami menyambut positif pidato tersebut. Secara umum, itu nasehat beliau sebagai tokoh bangsa kepada kita semua," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Selasa, 28 November 2023.
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat Rakernas PDIP di Jiexpo, Kemayoran.
- YouTube PDIP
Menurut Wakil Ketua Komisi III itu, nasihat Megawati sangat positif, mengingat banyak bermunculan sejumlah aksi yang dianggap sewenang-wenang, seperti intimidasi dan intervensi kepada masyarakat. Ditambah adanya dugaan ketidaknetralan sejumlah pemimpin untuk kepentingan politik.
"Yang kami tangkap, inti pesan beliau adalah agar siapapun yang sedang memegang kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan politik kelompoknya," kata Habiburokhman.
Karena itu, Politikua Partai Gerindra itu berharap, dalam pesta demokrasi kali ini, tidak ada lagi yang melanggar prinsip demokrasi, agar Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan damai.
"Kekuasaan politik adalah amanah dari rakyat yang harus diraih dengan cara-cara yang terhormat. Jangan karena takut kehilangan kekuasaan atau takut tidak berkuasa lagi kita melakukan hal-hal yang melanggar prinsip prinsip demokrasi," imbuhnya.
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Rakernas PDIP, Jiexpo, Kemayoran
- YouTube PDIP
Sebelumnya, Megawati menyinggung pemimpin yang haus kekuasaan saat berpidato di hadapan ribuan relawan pendukung Pilpres 2024 Ganjar-Mahfud di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin, 27 November 2023.
Megawati menyampaikan pidato selama hampir satu jam pada kesempatan tersebut. Ketum PDIP itu pun banyak menyoroti sejumlah isu terkait Pemilu dan Pilpres 2024.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
