Anies Kritik Food Estate Jokowi, Dewan Pakar TKN: Akan Dilanjutkan dan Disempurnakan
- Agus Suparto/ Fotografer Presiden
Jakarta - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritisi program food estate atau lumbung pangan era Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pun buka suara.
Dewan Pakar TKN, Prof. Dr. Mohammad Jafar Hafsah, menyampaikan duet Prabowo-Gibran sudah menyiapkan solusi terkait program food estate. Menurut dia, hal itu sesuai dengan program prioritas dan Astacita ke-2 dalam visi misi Prabowo-Gibran.
"Kawasan sentra produksi pangan akan dilanjutkan dan disempurnakan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Penyempurnaan food estate ini kita sebut dengan lumbung pangan,” kata Jafar, dalam keterangannya, Senin, 27 November 2023.
Menurut dia, program lumbung pangan nantinya akan jadi prioritas utama karena adanya ancaman krisis pangan yang sudah di depan mata. Jafar menyampaikan pertahun, penduduk Indonesia bertambar sekitar 3 juta jiwa.
"Sedangkan lahan pertanian kita terkonversi sekitar 100.000 hektar per tahun. Ini tentu jadi masalah besar, karena semua penduduk Indonesia butuh pangan," ujar Guru Besar Bidang Agribisnis Pangan Universitas Negeri Makassar itu.
Presiden Jokowi Meninjau Food Estate di Kabupaten Wonosobo Jateng
- Agus Suparto/ Fotografer Presiden
Dia menyampaikan setiap 10 tahun, diperlukan tambahan pangan untuk beri makan 30 juta jiwa yang setara dengan 3,6 juta ton beras. Sementara, untuk 3,6 juta ton beras diperlukan luas panen seluas 1,4 juta hektar.
“Sementara penyiapan lahan untuk jadi lahan pertanian produktif tidak instant. Minimal membutuhkan waktu 3 tahun. Jadi, pembuatan lumbung pangan sangat penting untuk dilakukan,” kata Jafar.
Pun, dia menyampaikan jika duet Prabowo-Gibran terpilih memimpin RI periode 2024-2029, maka program lumbung pangan yang akan diperhatikan secara detail. Kata Jafar, hal itu memiliki prioritas teknis tertentu.
Salah satunya, menurut dia, Lumbung Pangan mesti mengutamakan lahan-lahan yang belum optimal.
"Seperti sawah yang belum optimal luas panennya, lahan kering yang bisa untuk padi gogo, jagung, dan umbi-umbian. Lahan tidur, lahan terlantar, lahan rawa dan pasang surut yang jumlahnya mencapai 20 juta hektar, ini belum optimal,” ujar Jafar.
Lebih lanjut, dia jelaskan lumbung pangan nanti juga akan mengoptimalkan hutan yang sudah mengalami kerusakan untuk penghutanan kembali. cara itu dengan tanaman energi sekaligus tanaman pangan dalam bentuk buah, seperti aren dan sukun. “Tapi, yang pasti kita tidak akan mengkonversi lahan hutan untuk dijadikan produksi pangan,” ujarnya.
Sebelumnya, Anies menyampaikan kritik soal program ketahanan pangan. Dia perpandangan instrumen ketahanan pangan mesti terjangkau untuk semua yakni jika selama ini gunakan pendekatan food estate akan diubah jadi pendekatan contract farming.
Anies punya argumen terkait programnya tersebut. Dia bilang hal itu mengingat wilayah pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pun, kalangan petani-petani sudah lakukan kegiatan pertanian lintas generasi.
“Mereka tak boleh ditinggalkan. Justru kita harus hadir melakukan intensifikasi atas aktivitas pertanian mereka karena itu pendekatan yang mau kami lakukan adalah pendekatan yang sudah dikerjakan selama ini di Jakarta,"
kata Anies dalam kegiatan Konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia yang diinisiasi WALHI di Balai Kartini, Sabtu, 25 November 2023.
Anies mengatakan saat di eranya sebagai gubernur, DKI Jakarta bukan beli lahan besar lalu buat food estate untuk Jakarta.
“Yang kami lakukan justru mengajak petani-petani yang ada diperkuat," jelas Anies.
Dia membandingkan dengan yang terjadi contract farming.
Salah satunya, petani yang bisa dapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian, melakukan produksi pertanian secara kolektif.
"Karena mereka memiliki kepastian siapa yang membeli hasil taninya. Jadi, kami melihat petani-petani di Indonesia harus dibantu untuk jadi berdaya,” ujarnya.
Anies pun menyoroti program food estate selama ini punya banyak kelemahan. Hal itu mulai dari memperbesar ketimpangan antara petani dan korporasi, bahkan bisa merusak ekologi.
