Hari Pertama Kampanye, Prabowo dan Gibran Pilih Jalankan Tugas Negara
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengatakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tidak akan langsung melakukan kampanye Pilpres 2024 di hari pertama pada Selasa besok, 28 November 2023.
Nusron mengatakan, Prabowo masih aktif menjabat Menteri Pertahanan dan Gibran juga masih mengemban tugas sebagai Wali Kota Solo. Sehingga, keduanya memutuskan untuk tetap bekerja dan menjalankan tugas negara sebaik-baiknya.
"Besok, karena beliau masih menjabat aktif menjadi Menteri Pertahanan dan Mas Gibran masih menjabat aktif sebagai Wali Kota, besok masih bekerja seperti biasa, tidak mengambil hak cuti," kata Nusron kepada wartawan, di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin, 27 November 2023.
"Keduanya bekerja melayani rakyat, (masih) menjalankan tugas negara dengan sebaik-baiknya," sambungnya.
Saat disinggung kapan Prabowo dan Gibran mengambil cuti untuk melakukan kampanye, politisi Partai Golkar itu tak mengungkap secara gamblang. Dia hanya mengatakan keduanya akan mengambil cuti jika dibutuhkan.
"Cuti kampanye dilakukan saat dibutuhkan untuk cuti ya dia cuti, bisa akhir pekan, bisa awal pekan, pokoknya saat dibutuhkan," kata Nusron.
Sebab, jelas Nusron, cuti bis dilakukan secara tiba-tiba. Tidak perlu diatur jauh hari sebelumnya. Dengan begitu, kapan akan kampanye, Nusron mengatakan masih melihat ke depannya.
"Kan undang-undang memperbolehkan cuti sewaktu-waktu dibutuhkan, kalau memang dinyatakan belum ada keperluan cuti, ya bekerja seperti biasa," sambungnya.
Seperti diketahui, kampanye resmi untuk pasangan capres-cawapres dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kampanye Pilpres 2024 akan digelar selama 75 hari.
Pakar Prediksi Penetapan Hasto Jadi Tersangka Pengaruhi Sikap Politik PDIP, Akan Bagaimana?
Pakar ilmu politik mengatakan bahwa penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK dapat mempengaruhi kondisi perpolitikan nasional.
