Elite PKB Anak Buah Cak Imin Bela Sikap PKS soal Penolakan Pembangunan IKN
- VIVAnews/Lilis Khalisatusurur
Jakarta - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membela sikap PKS yang menolak pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan mengingatkan tidak elok membangun sebuah istana baru selagi masyarakat masih merasakan kemiskinan.
"Kemarin sudah saya sampaikan bahwa PKB melihat posisi etik saja: kalau masyarakat lagi sulit, lagi miskin, enggak pantas kita buat istana," ujar Jazilul kepada wartawan di Jakarta, Senin, 27 November 2023.
Jazilul juga menjelaskan memang sejatinya PKB mendukung adanya Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Dia menyebut PKB sepakat untuk mengikuti UU tetapi kondisi masyarakat hari ini dalam kondisi yang menyedihkan.
Presiden Jokowi bersama para menteri kemah di IKN Nusantara
- Setkab
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur, katanya, memang merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan. PKB, ketika undang-undang itu dibahas, memang termasuk yang mendukung. "Tapi kan hari ini keadaan hari ini, secara etis, karena masyarakat lagi kesulitan, masa kita bangun istana."
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman sebelumnya menegaskan komitmen partainya menolak pemindahan ibu kota Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur. Jika PKS memenangkan Pemilu 2024 maka ibu kota akan tetap di Jakarta.
"Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden (PKS) tadi. Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah, PKS akan menyatakan jika PKS menang, ibu kota negara tetap Jakarta," kata Sohibul dalam Kick Off Kampanye Nasional di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu, 26 November.
Sohibul mengatakan, sejak awal fraksinya di DPR tegas menolak RUU IKN. Sebab itu ke depannya, partai pendukung capres Anies Baswedan dan cawapres Muhaimin Iskandar tersebut juga bakal konsisten mempertahankannya.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman
- Dok. PKS
"Ini walaupun secara warning agak panjang, substansinya straight forward orang tidak perlu menafsirkan apa pun, dengan kalimat ini artinya ibu kota negara tidak pindah ke Nusantara, tetap di Jakarta. Mudah-mudahan, isu ibu kota negara tetap Jakarta ini menjadi bahasa Pak Presiden tadi. Kampanye gagasan unggulan dari PKS karena memang PKS sudah dari awal menolak tentang RUU IKN dan sekarang kita sampaikan kepada masyarakat," kata Sohibul.
Alasan aspek historis
Sohibul menjelaskan, partainya memandang DKI Jakarta tetap layak jadi ibu kota negara. Beberapa alasan di antaranya terkait aspek historis, misalnya Jakarta merupakan tempat Sukarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta, Sumpah Pemuda dan peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya terjadi di Jakarta.
Aspek historis itu, katanya, harus menjadi pertimbangan yang sangat penting bagaimana ibu kota negara ini ditempatkan. "Ibu kota negara ini mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin kita abaikan dalam rangka nation and character building," ujarnya.
Meski begitu, PKS sepakat pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia. Namun, memindahkan ibu kota sebagai cara melakukan pemerataan pembangunan menjadi argumen yang tidak tepat.
Sorot taman nasional berung kerihun - danau sentarum - hutan kalimantan
- VIVA/Endah Lismartini
"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Pemerataan juga bisa dilakukan dengan memajukan yang tertinggal sehingga kemudian kota menengah jadi kota besar,” ujarnya.
“Ketiga, adalah argumen keberlanjutan. Kita ingin pembangunan yang kita jalankan harus memiliki dimensi antargenerasi, dimensi keberlanjutan yang melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi. Pulau Kalimantan bukan sekadar paru-paru Indonesia tapi juga paru-paru dunia.”
