Soroti Netralitas Aparat, Anies Baswedan Singgung Pakta Integritas Pj Bupati Sorong
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan mengatakan saat ini masih masif terkait isu netralitas aparat penegak hukum saat ini. Anies pun menyinggung adanya dugaaan pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso yang mendukung ke Ganjar Pranowo.
Anies menyampaikan demikian usai hadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Rakornas Gakkumdu) yang digelar Bawaslu di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin 27 November 2023.
"Kita pernah lihat kan ada komitmen tandatangan pakta integritas dari sebuah badan kepada PJ Bupati itu kan ada," kata Anies.
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pontianak, Kalimantan Barat
- Rahmat Fatahillah Ilham
Anies menyebut harus ada sanksi bagi aparat yang terbukti tak netral di Pemilu 2024. Sebab, hal itu mesti dilakukan untuk menghindari terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh aparat dalam kontestasi tersebut.
"Kita kan nggak tahu ada berapa banyak lagi yang seterusnya ada tidak muncul ke permukaan. Nah, tanda-tanda ini yang menurut saya harus diberikan sanksi yang tegas. Sehingga tak kemudian sesuatu dianggap boleh," ujar Anies.
Pun, dia menuturkan jika pelanggaran didiamkan, maka terkesan dianggap boleh.
"Kalau penyimpangan itu dibiarkan walaupun kecil. Dia akan menyimpang lebih jauh lagi dan dianggap boleh itulah yang saya sampaikan kalau keliatan agak belok ditegur," tutur Anies.
Dia juga menuturkan kalau aparat penegak hukum mesti bisa jawab kekhawatiran masyarakat mengenai isu netralitas tersebut.
"Tapi, dengan kenyataan pengorganisasian pelaksanaan yang menjunjung tinggi integritas. Menjauhi segala macam sikap yang tidak netral, menjauhi segala cara yang ditetapkan kita tahu mencederai pemilu," ujarnya.
Sebelumnya, Bawaslu menyampaikan adanya dugaan pelanggaran terkait dugaan pakta integritas PJ Bupati Sorong Yan Piet Mosso. Namun, Bawaslu menyerahkan persoalan itu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Alasannya, karena Yan Piet merupakan aparatur sipil negara atau ASN.
"Sudah masuk ke KASN, kan ASN dia (Pj Bupati Sorong). Rekomendasi. Kalau enggak salah ada dugaan. Makanya ke KASN. Kalau enggak terbukti kan enggak masuk ke KASN. (Jadi), ada dugaan pelanggaran,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat, 24 November 2023.
Adapun dari Ganjar Pranowo pernah buka suara soal dugaan pakta integritas tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengaku tak tahu.
"Belum tahu, saya, malah gak tahu itu," ujar Ganjar di kantor KPU, Jakarta, Selasa, 14 November 2023.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu bilang, jika pakta integritas itu benar maka ASN dilarang melakukannya. Menurutnya, hal itu merupakan ketidaknetralan ASN dan harus ditertibkan.
