PKB dan PKS Beda Pandangan soal IKN, Cak Imin Mau Ibu Kota Pindah dari Jakarta
- ANTARA/Fath Putra Mulya
Jakarta – Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan bahwa PKB akan tetap mendukung Ibu Kota Negara (IKN) pindah dari DKI Jakarta. Dia menyebutkan kalau hal itu sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).
"PKB sampai hari ini masih ya, ya yakin bahwa Undang-Undang IKN itu harus dilaksanakan," ujar Cak Imin kepada wartawan di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat pada Senin 27 November 2023.
Desain Garuda untuk Istana Negara di Ibu Kota Negara Baru.
- Tangkapan kamera @suharsomonoarfa.
Hal itu dikatakan Cak Imin ketika dirinya merespons pernyataan PKS. Menurutnya penolakan merupakan hal yang wajar dan merupakan otoritas partai politik lainnya.
"Ya itu otoritas partai masing-masing. Mari kita beri kesempatan semua berpikir. Tapi intinya dinamika biasa," ucap Cak Imin.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Mohamad Sohibul Iman menegaskan komitmen partainya menolak perpindahan ibu kota Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur. Dia menekankan, jika PKS memenangkan Pemilu 2024 maka ibu kota akan tetap di Jakarta.
"Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden (PKS) tadi. Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah, PKS akan menyatakan jika PKS menang, ibu kota negara tetap Jakarta," kata Sohibul dalam Kick Off Kampanye Nasional di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu, 26 November 2023.
Sohibul mengatakan, sejak awal fraksinya di DPR tegas menolak RUU IKN. Sebab itu ke depannya, partai pendukung capres Anies Baswedan dan cawapres Muhaimin Iskandar (AMIN) tersebut juga bakal konsisten mempertahankannya.
"Ini walaupun secara warning agak panjang, tetapi substansinya straight forward orang tidak perlu menafsirkan apa pun, dengan kalimat ini artinya ibu kota negara tidak pindah ke Nusantara, tetap di Jakarta. Mudah-mudahan, isu ibu kota negara tetap Jakarta ini menjadi bahasa Pak Presiden tadi. Kampanye gagasan unggulan dari PKS karena memang PKS sudah dari awal menolak tentang RUU IKN dan sekarang kita sampaikan kepada masyarakat," kata Sohibul.
Sohibul menjelaskan, partainya memandang DKI Jakarta tetap layak jadi ibu kota negara. Beberapa alasan di antaranya terkait aspek historis.
"Yang pertama argumen historis. DKI Jakarta tempat di mana Ir Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah pemuda dan peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan yang sangat penting bagaimana ibu kota negara ini ditempatkan. Ibu kota negara ini mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin kita abaikan dalam rangka nation and character building," ujarnya.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman
- Dok. PKS
Meski begitu, PKS sepakat pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia. Namun, menurut Sohibul, memindahkan ibu kota sebagai cara melakukan pemerataan pembangunan menjadi argumen yang tidak tepat.
"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Pemerataan juga bisa dilakukan dengan memajukan yang tertinggal sehingga kemudian kota menengah jadi kota besar,” ujarnya.
Dia melanjutkan, “Ketiga adalah argumen keberlanjutan. Kita ingin pembangunan yang kita jalankan harus memiliki dimensi antar generasi, dimensi keberlanjutan yang melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi. Pulau Kalimantan bukan sekadar paru-paru Indonesia tapi juga paru-paru dunia,”
