Bicara Etika, Anies Baswedan: Kekuasaan Itu Diatur dengan Hukum, Bukan Sebaliknya
- VIVA/Yeni Lestari
Jakarta – Capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengatakan bahwa dirinya punya cita-cita dalam mebangun negara Indonesia nantinya. Dia ingin Indonesia bisa menjadi negara hukum, pasalnya negara yang dipegang kekuasaan akan mencederai tujuan bangsa Indonesia dibangun.
Hal itu dikatakan Anies Baswedan ketika dirinya hadir di acara deklarasi relawan Aneka Bersama Imin (ABI) di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu, 26 November 2033. Anies menuturkan mulanya kalau dirinya bercita-cita menjadikan negara yang mengedepankan etika dan hukum.
"Kami menginginkan agar ke depan negeri ini diatur dengan mengedepankan etika, kekuasaan diatur dengan hukum, bukan hukum diatur oleh penguasa," ujar Anies di lokasi.
Calon Presiden Anies Baswedan Tes Kesehatan di RSPAD Gatot Subroto
- VIVA/Zendy Pradana
Anies menuturkan soal adanya para pendiri negeri Indonesia yang bisa membuat sebuah negara yang menguntungkan mereka dan keluarganya. Meski demikian, hal itu justru tidak dilakukannya.
"Para pendiri Republik ini bisa saja membuat sebuah negara yang menguntungkan dirinya dan keluarganya. Tapi mereka tidak memilih jalan itu. Mereka membangun sebuah republik yang tidak mementingkan golongan ningrat, tidak mementingkan yang waktu itu punya privillege," kata dia.
Kemudian, lanjut Anies, para pendiri bangsa itu justru malah membangun negara yang jujur dan berintegritas. Dia juga mengajak masyarakat untuk mengembalikan spirit tersebut.
"Justru mereka membangun sebuah negeri yang memungkinkan siapa saja bisa jadi apa saja, asal kerja keras, asal jujur, asal berintegritas, mari kita kembalikan spirit republik ini pada spirit pendiri Republik. Kita ingin negeri ini tetap menjadi negara hukum. Bukan negara kekuasaan," ucapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa ketika negara telah mengedepankan hukum, maka penguasa akan tunduk dalam hukum itu. Namun sebaliknya, jika negara Indonesia menjadi negara kekuasaan, maka penguasa bisa mengatur semuanya termasuk hukum demi kepentingan mereka.
"Karena kita negeri ini adalah negara hukum, maka penguasa diatur oleh hukum. Kalau ini menjadi negara kekuasaan maka penguasa yang mengatur hukum, menggonta-ganti hukum demi kepentingan penguasa," kata dia.
"Kita ingin republik tetap menjadi republik negara hukum. Setuju? Itulah sebabnya perjuangan perubahan ini harus kita lakukan sama-sama. Bila kita tidak memanfaatkan momentum untuk melakukan perubahan, maka apa yang hari ini menjadi status quo menjadi berkelanjutan," bebernya.
