Kubu Ganjar-Mahfud Minta KPU Lakukan Audit HAM ke Capres-Cawapres
- vivanews/Andry Daud
Jakarta - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yakni Todung Mulya Lubis mengatakan audit HAM perlu dilakukan untuk capres-cawapres yang bakal maju di pemilu 2024. Menurutnya, audit itu bertujuan untuk melihat komitmen capres-cawapres terhadap HAM.
"Pemimpin negara ini ke depan harus menjalani audit hak asasi manusia. Audit HAM penting dilakukan agar kita bisa menampilkan capres-cawapres yang hormat kepada HAM. Tidak ada gunanya memilih capres-cawapres, kalau dia tidak punya rasa hormat kepada hak asasi manusia," kata Todung dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 24 November 2023.
Todung Mulya Lubis
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Menurutnya, KPU jangan hanya melihat persyaratan capres-cawapres secara normatif kepada undang-undang saja. Pasalnya, kata dia, HAM merupakan proses yang merujuk pada demokrasi yang demokrasi yang substantif.
"Apakah kita mau melakukan audit HAM. Pertanyaan ini tentu bisa kita lemparkan kepada KPU. KPU kalau hanya melihat secara normatif, dia hanya melihat undang-undang saja. Apa sih syarat presiden, tapi kalau kita lihat demokrasi substantif itu tidak cukup kita harus melihat," kata dia.
Ia pun memberi contoh sebuah perusahaan yang akan didirikan saja, melakukan audit internal. Sehingga capres dan cawapres yang akan maju, kata Todung, perlu untuk melakukan audit HAM.
Melalui audit HAM ini, Todung menilai capres-cawapres yang memiliki permasalahan HAM di masa lalu.
"Capres-cawapres karena dia mau memimpin negara ini, dia harus diaudit. Bagaimana dia accomply taat kepada HAM. Apakah dia punya cacat atau tidak dalam HAM. Kalau itu tidak terpenuhi, misalkan dia tidak lolos, dia tidak pantas menjadi capres-cawapres," tuturnya.
PDIP Tidak Pecat Jokowi saat Masa Pilpres karena Alasan Ini
Ketua PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan alasan tidak memecat Jokowi sebagai kader saat masa Pilpres 2024 lantaran masih menghormati Jokowi sebagai presiden.
