Sumsel Ditargetkan Bisa jadi Contoh Daerah Lain dalam Penyelenggaraan Pilkada 2024
- ANTARA FOTO/Jojon
Palembang - Sumatera Selatan (Sumsel) diharapkan jadi percontohan bagi daerah lain di Tanah Air dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Perhelatan pesta demokrasi 2024 itu jadi program prioritas Pemprov Sumsel.
Demikian dibahas antara Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni saat menerima audiensi Ketua KPUD Sumsel Andika Pranata Jaya dan jajarannya di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang.
Fatoni bilang sejak ditugaskan sebagai Pj Gubernur Sumsel, kesuksesan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada jadi salah satu prioritas utamanya. Maka itu, Fatoni mengkoordinir semua Kabupaten/Kota di Sumsel secara serentak menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak 2024.
"Targetnya waktu itu tanggal 9 November harus sudah ditandatangani dan kami memang komitmen soal dana Pemilukada ini harus segera selesai," kata Fatoni, dalam keterangannya, dikutip pada Jumat, 24 November 2023.
Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni dan komisioner KPU Sumsel.
- istimewa
Dia menjelaskan untuk mendukung percepatan penandatanganan NPHD, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga intens berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota.
Ikhtiar itu salah satunya disertai dengan rapat secara rutin melalui zoom meeting. Upaya tersebut pun berbuah positif karena penandatanganan NPHD serentak bersama seluruh Kabupaten/Kota di Sumsel jadi yang pertama di Indonesia.
"Alhamdulillah kita menjadi Provinsi yang pertama menandatangani NPHD serentak bersama Kabupaten/ Kota. Makanya generasi muda kita harus semangat. Saya setuju dengan ini Sumsel bisa menjadi percontohan," jelas Fatoni.
Fatoni menambahkan, Pemprov Sumsel siap mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada oleh KPU. Dia meminta KPUD Sumsel juga aktif berkoordinasi terkait dukungan yang bisa diberikan Pemprov.
"Apa yang diperlukan silahkan komunikasikan ke kita bisa melalui Badan Kesbangpol dan lainnya. Mengenai sosialisasi KPU bisa berkomunikasi dengan Dinas Kominfo kita," jelas Fatoni.
Fatoni punya pesan ke KPU agar ikut bersama mengantisipasi kerawanan jelang Pemilu dan Pilkada. Dia berharap, situasi kondusif di Sumsel bisa dipertahankan.
“Nama baik Sumsel harus dijaga bersama sehingga Sumsel akan jadi Provinsi terbaik dalam segala hal, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024,” ujarnya.
Sementara, Ketua KPUD Sumsel Andika Pranata Jaya menyampaikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota di Sumsel. Kata dia, saat ini tercatat jumlah pemilih di Sumsel per 27 Juni lalu menembus 6.326.348 jiwa.
Andika mengingatkan dalam hitungan beberapa hari lagi akan dimulai masa kampanye sejak 28 November 2023 hingga 11 Februari 2024. "Setelah masa tenang 3 hari yaitu 11-13 Februari, maka pada tanggal 14 Februari kita melaksanakan Pilpres dan Pileg," tuturnya.
Andika mengatakan saat ini pihaknya sudah melaksanakan persiapan logistik tahap pertama. Dia juga mengajak agar seluruh pemilih yang terdaftar bisa menggunakan hak pilihnya untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Setelah itu kami lakukan pengerjaan logistik tahap 2 baru kemudian DPD menyusul kemudian DPRD dan DPR RI, mudahan-mudahan ini tepat waktu, tepat jumlah," jelasnya.
KPU: Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025
KPU Sebut Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025
