Jika jadi Presiden 2024, Anies Siap Bikin Badan Monitoring Iklim Indonesia

Jakarta – Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengatakan punya rencana membentuk badan eksekutif baru yang nantinya akan jadi badan monitoring iklim di Indonesia. Anies menyiapkan langkah itu jika terpilih sebagai Presiden RI 2024.

Menurut eks Gubernur DKI Jakarta itu, badan monitoring iklim akan bergerak di bawah Kepresidenan RI.

"Penanganan krisis iklim ini tidak bisa diselesaikan sektoral saja, di bawah kantor kepresidenan menjadi sebuah badan monitoring," kata Anies, Kamis, 23 November 2023.



Capres Anies Baswedan saat menghadiri Dialog Terbuka Muhammadiyah di UMS

Photo :

• tvMU

Anies menuturkan badan monitoring yang dimaksudnya itu akan bekerja di bawah Kepresidenan RI tapi bukan kementerian. Sebab, badan itu tidak bergerak secara eksekusi langsung ke lapangan.

"Jadi, bukan badan eksekusi karena yang melakukan eksekusi itu sudah ada kementerian ada dinas lingkungan sudah dinas provinsi kabupaten," jelas Anies.

Menurutnya, badan tersebut dibutuhkan saat ini di Indonesia. Sebab, Indonesia punya komitmen untuk menangani soal iklim termasuk di tingkat global.

"Tingkat nasional yang pelaksanaannya menggunakan lembaga-lembaga yang sudah ada. Tetapi, yang melakukan monitoring yang jadi tempat rujukan bila ditemukan masalah itu yang belum ada," tutur Anies.

"Dengan begitu maka kepala pemerintahan bisa memastikan solusi lingkungan hidup, solusi energi terbarukan itu bisa dilaksanakan dengan optimal karena ada tim khusus yang melakukan pemantauan pendampingan untuk memastikan itu terlaksana di lapangan," imbuhnya.

Badan Monitoring iklim yang dibuat Anies itu bertujuan untuk memastikan lembaga-lembaga eksekutif yang sudah bergerak di bidang iklim. Bahkan, badan moniroing bisa diisi oleh tim khusus.

Saat ini Anies Baswedan berduet dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai pasangan capres cawapres nomor urut 1. Duet Anies-Cak Imin diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan dari Partai Nasdem, PKB dan PKS.
 

Halaman Selanjutnya

"Tingkat nasional yang pelaksanaannya menggunakan lembaga-lembaga yang sudah ada. Tetapi, yang melakukan monitoring yang jadi tempat rujukan bila ditemukan masalah itu yang belum ada," tutur Anies.