Mahfud Cerita Banyak Anggota DPR Tekan Menteri, tapi Habis Itu Minta Proyek

Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD di acara Dialog Muhammadiyah di UMJ
Sumber :
  • tvMU

Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri acara dialog publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Kamis, 23 November 2023. Pada kesempatan itu, Mahfud MD bercerita soal menteri yang ditekan oleh anggota DPR RI yang memiliki usaha pribadi. 

Kunjungi Banten, Komisi II DPR Soroti Netralitas Kepolisian dan Kades

Menurutnya, hal tersebut juga menjadi salah satu kekuasaan yang bertindak berlebihan atau eksesif.

"Berdasar hasil penelitian, kekuasaan sekarang itu banyak sekali yang eksesif, karena adanya conflict of interest," kata Mahfud MD.

Sidak Rutan Salemba Jakpus, DPR: Ada Laporan Beberapa CCTV Tak Aktif

Mahfud MD menghadiri acara deklarasi Nasional Laju Indonesia

Photo :
  • Dok. Istimewa

Kemudian, Mahfud pun, mencontohkan banyak anggota legislatif yang merupakan pemilik perusahaan dan membawa kepentingan pribadi atau perusahaan ketika sedang bertugas sebagai legislator.

Salah satu Menteri Baru Presiden Prabowo Subianto Pakai Mobil Mewah Ini

"Kadang kala menteri tuh ditekan, sesudah ditekan gitu bicara keras, nanti sesudah keluar dari sidang, lalu pesen proyek, itu DPR, banyak itu conflict of interest," ucap Mahfud.

Tak hanya itu, Mahfud juga mengaku praktik serupa terjadi di tingkat eksekutif. Ia pun memberi contoh terkait perizinan yang tumpang tindih. Mahfud menjelaskan, ada modus sejumlah pejabat yang sengaja menunda-nunda mengeluarkan izin karena menunggu suap dari para pengusaha.

"Kalau enggak nyuap enggak dapet, kalau nyuap dipenjarakan gitu, itu jadi masalah. Nah itu yang harus sekarang ini kita urai dan kita pecah, tidak boleh itu terjadi lagi," tuturnya.

Menkopolhukam RI itu pun mengaku sudah menerima banyak keluhan dari pengusaha yang terpaksa memberi suap agar izin usahanya cepat keluar, tetapi di sisi lain juga terancam pidana jika kedapatan melakukan suap.

Menkopolhukam Mahfud MD

Photo :
  • VIVA/Nur Faishal

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengklaim pernyataannya senada dengan hasil indeks korupsi yang anjlok. Menurutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks korupsi di Indonesia jeblok karena tak ada lagi batas yang jelas terkait kekuasaan.

"Sampai akhirnya di tahun 2021, indeks persepsi korupsi kita itu 38, tapi tiba-tiba pada tahun 2022 anjlok turun menjadi 34. Apa penjelasannya? Karena tadi batas-batas kekuasaan itu bercampur baur," pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya