Koalisi Masyarakat Sipil: Bahaya Jika Perangkat Desa Tak Netral di 2024

Ketua PBHI, Julius Ibrani
Sumber :
  • istimewa

Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis mengatakan dugaan perangkat desa mendukung Paslon Capres-Cawapres Prabowo-Gibran perlu menjadi perhatian serius. Sebab, hal tersebut dikhawatirkan berpotensi mendorong ketidaknetralan perangkat desa pada kontestasi politik Pemilu 2024

Dapat Dana Rp200 Ribu Per Bulan, Simak Cara Mengajukan Bansos untuk Anak Yatim Piatu

Penting bagi semua pihak, khususnya penyelenggara Pemilu untuk memastikan Pemilu yang akan datang berjalan demokratis dan mengedepankan prinsip jujur, adil dan bebas.

Penghitungan Surat Suara Pemilu. (Foto Ilustrasi)

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan, mobilisasi dukungan politik perangkat desa terhadap kandidat capres-cawapres memperburuk dinamika Pemilu.

"Isu potensi dan indikasi tidak netralnya aparatur negara di Pemilu sangat kuat. Jika terus dibiarkan, hal ini berbahaya karena mencederai prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu," kata Julius, dalam keterangan yang diterima, Rabu 22 November 2023.

Bappenas Tegaskan Pentingnya Tata Kelola Pedesaan Harus Bisa Adaptif

Julius menekankan, KPU dan Bawaslu harus memastikan Pemilu berjalan demokratis serta mengedepankan prinsip jujur, adil dan bebas, rahasia. "Dukungan perangkat desa terhadap Prabowo-Gibran ini harus menjadi perhatian serius," ujarnya

Julius mengungkapkan, sesuai Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu disebut pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa serta anggota badan permusyawaratan desa.

"UU Pemilu dan UU Pemerintahan Desa jelas dan tegas melarang perangkat desa dilibatkan atau terlibat dalam kegiatan Pemilu," katanya.

Keterlibatan perangkat desa berpotensi mendorong polarisasi politik yang mengancam kohesi sosial masyarakat desa. 

Untuk mencegah potensi pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu, Bawaslu di semua tingkatan diminta menjalankan fungsinya secara efektif dalam mengawasi dan mencegah potensi penggunaan sumber daya dan aparatur negara di semua level untuk kepentingan politik praktis.

Ilustrasi Pemilu.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Seperti diketahui, sejumlah organisasi yang menaungi aparat pemerintahan desa menyelenggarakan kegiatan bertajuk 'Silaturahmi Nasional Desa 2023' di Indonesia Arena, yang dihadiri calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Meski tidak menyampaikan dukungan politik secara langsung, tetapi peserta yang hadir mengenakan pakaian yang berisi kalimat dukungan politik kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya