Kemensetneg Pastikan Hoaks Soal Dokumen 13 Menteri Kena Reshuffle Kabinet
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Jakarta – Beredar luas beberapa nama menteri di kabinet Indoensia Maju 2019-2024, akan dicopot atau terkena reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo. Dalam dokumen itu juga, muncul nama-nama menteri penggantinya.
Dalam dokumen tersebut, menyebut ada 13 menteri yang bakal kena reshuffle. Seperti Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma, hingga Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan.Â
Dokumen itu memajang logo Kementerian Sekretariat Negara dengan topik "Daftar Reshuffle ke-7 Kabinet Indonesia Maju yang diusulkan dan telah disetujui oleh Bapak Presiden RI adalah sebagai berikut:" Di paling bawah, tercantum tanda tangan Mensesneg, Pratikno.
Menanaggapi beredarnya dokumen tersebut, Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetneg, menegaskan kalau dokumen itu hoaks atau tidak benar. Kementerian tidak pernah mengeluarkan dokumen seperti yang beredar tersebut.
"Berkenaan dengan beredarnya informasi/daftar reshuffle ke-7 Kabinet Indonesia Maju yang diusulkan dan telah disetujui oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dengan menggunakan identitas logo Kementerian Sekretariat Negara, bersama ini kami nyatakan bahwa surat yang beredar tersebut adalah tidak benar (hoaks), karena sampai dengan saat ini Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah mengeluarkan informasi dimaksud.," dikutip dari akun Instagram Kemensetneg, Rabu 22 November 2023.
Pasca mengganti Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi tidak melakukan reshuffle lagi. Syahrul seperti diketahui, mengundurkan diri setelah muncul kasusya di KPK. Penggantinya adalah Amran Sulaiman, yang juga Menteri Pertanian periode 2014-2019.
LPI Survei 10 Menteri Kabinet Prabowo dengan Kinerja Terbaik: Nomor 1 dan 4 Mengejutkan
LPI merilis hasil survei Kabinet Merah Putih (KMP) menjelang tutup tahun 2024. Menkopolkam Budi Gunawan berada di urutan pertama dan Menkeu Sri Mulyani urutan keempat.
