Politikus Gerindra Curigai Menkumham: Dekat Pemilu Kalapas Diganti Semua, Ada Apa Ini?
- TV Parlemen
Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mempertanyakan sikap Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang mengganti sejumlah kepala lembaga pemasyarakatan (Lapas).
Wihadi mencurigai kebijakan itu karena dilakukan menjelang Pemilu 2024. Begitu ia sampaikan saat rapat kerja bersama Menkumham Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 21 November 2023.Â
"Pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat Pemilu, Kalapas diganti semua. Dan, saya mendengar sepertinya ada pakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan Pj Sekjen untuk memenangkan daripada salah satu capres," kata Politikus Gerindra itu.
Menkumham Yasonna Laoly dan Wamenkumham Eddy Hiariej saat mengikuti rapat di DPR
- TV Parlemen
Wihadi mengaku awalnya hanya mengetahui ada sejumlah Kalapas di wilayah Jawa Timur yang diganti. Dia mengetahui itu karena terjadi di dapilnya.
Setelah dicek lebih lanjut, ternyata bukan cuma di Jatim, tetapi juga di banyak daerah lainnya. Ia kemudian mempertanyakan urgensi kebijakan itu.
Wihadi menyoroti bahwa Lapas merupakan  wilayah khusus. Ketika pemilu, semua petugas pemungutan suara berasal dari kalangan sipir masing-masing lapas. Anggota KPU dan saksi-saksi dari partai politik tidak bisa terlibat langsung di lokasi.
Kondisi ini memunculkan Potensi kecurangan. Bisa saja petugas Lapas memonopoli hasil suara warga binaan. Sebab, warga binaan atau narapidana pasti takut dengan sipir dan akan selalu menurut perintah.
Karena itu, ia ingin pengawasan di Lapas bisa dilakukan dengan optimal saat pemungutan suara Pemilu 2024. Wihadi juga mengusulkan pembentukan panja netralitas di Lapas.Â
"Jadi untuk pemasyarakatan, saya usulkan untuk dibentuk Panja," kata Wihadi.
Merespons itu, Menkumham Yasonna menilai kecurigaan dan usulan Wihadi tidak relevan. Menteri dari PDIP itu memastikan, saat Pemilu 2024, setiap TPS khusus juga terdapat saksi yang salah satunya berasal dari parpol.
"Saya ditanya, saya kira 2019 di Lapas tidak ada masalah. Lapas Malang itu Pak Wihadi, yang menang di situ caleg Gerindra, boleh di-crosscheck itu," ujarnya.
Pilpres 2024 Dinilai Mulai Geser Demokrasi RI Jadi Otokrasi Elektoral yang Mengkhawatirkan
Pilprres 2024 dinilai sebagai fenomena yang mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia karena mulai menggeser demokrasi Indonesia menuju otokrasi elektoral.
