Puan Maharani Bantah PDIP Instruksikan Ganjar Pranowo Kritik Pemerintahan Jokowi
- YouTube PDIP
Jakarta - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menyatakan tidak ada instruksi dari partainya kepada calon presiden atau capres Ganjar Pranowo, untuk mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini terkait dengan penilaia Ganjar terhadap penegakan hukum saat ini dimana dia memberi nilai 5. Puan berdalih, kritik itu disampaikan Ganjar secara pribadi dan berbasis data aktual.
“Enggak ada instruksi (partai). Hal-hal seperti itu disampaikan Pak Ganjar selaku capres. Pasti beliau menyampaikan hal itu karena punya data yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 November 2023.
Puan menuturkan, partainya juga akan melihat apakah berbagai kritik yang dilontarkan Ganjar berpengaruh pada tingkat elektabilitasnya. Kondisi tersebut akan pihaknya evaluasi.
“Ini akan menjadi evaluasi bagi kami PDIP untuk bisa melihat secara baik dan secara jelas. Apakah hal itu memang harus dievaluasi atau tidak. Artinya terkait dengan substansi yang akan disampaikan Pak Ganjar,” kata Puan.
Saat ini, Puan menekankan PDIP akan tetap bertahan di pemerintahan Jokowi. Menurutnya, selama ini partai berlambang kepala banteng itu juga selalu menyampaikan gagasan dan kritik ke pemerintahan Presiden Jokowi.
“Walaupun kritik itu disampaikan secara langsung atau tidak kepada pemerintah dengan tujuan bagaimana pemerintah dalam melakukan kinerjanya itu bisa memperbaiki diri,” kata Ketua DPR RI tersebut.
Diketahui, Ganjar Pranowo belakangan kerap mengkritisi kinerja pemerintahan Joko Widodo. Terlebih soal penegakkan hukum saat ini.
Sejumlah pihak berpandangan itu merupakan konsekuensi atas sikap Jokowi yang merestui putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Padahal, partai yang menaungi Presiden Jokowi sudah mengusung pasangan Ganjar Pranowo -Mahfud MD di Pilpres 2024.
Ini Ruang Lingkup Tugas Puan hingga Dasco Sebagai Pimpinan DPR
Rapat Paripurna DPR RI menetapkan lingkup tugas pimpinan parlemen periode 2024-2029.
