PDIP Minta Seluruh Kader di Parlemen Bantu Jokowi Hingga Akhir Masa Jabatan
- DPR RI
Jakarta - Ketua Bappilu DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan bahwa seluruh anggota dewan kader PDIP diminta untuk membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga akhir masa jabatannya.
"Kita diminta partai, anggota dewan diminta untuk mendukung Pak Jokowi sebagai presiden sampai akhir masa jabatan," kata Bambang Pacul kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2023.
Puan Maharani dalam Bimtek Anggota DPRD PDIP Kab/Kota se-Indonesia
- VIVA/ Edwin Firdaus
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR RI itu tidak menepis adanya perbedaan sikap Presiden Jokowi setelah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden pasangan Prabowo Subianto, yang menjadi rival pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung PDIP.
"Tentu ada perbedaan dalam hal ini; ada yang beda antara Pak Presiden [dengan Megawati Soekarnoputri]. Gini lho, normalnya kan ada cawapres, putranya; Kalau PDIP kan Bu Mega, keputusan Kongres, calonnya Pak Ganjar. Kan clear. Jadi kalau apakah ada kerenggangan? Ya, dikau baca sendiri aja ada renggang atau enggak," kata Bambang Pacul.
Sementara soal opsi menarik semua menteri PDIP dari kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, kata Pacul, itu sepenuhnya kewenangan Megawati Soekarnoputri.
"Menarik Menteri itu kan kebijakan Ketua Umum; yang saya dengar pasti kan bahwa kita diminta [oleh] Partai, anggota Dewan diminta mendukung Pak Jokowi sebagai presiden sampai akhir masa jabatan," ujarnya.
Presiden Jokowi Makan Siang Bareng Para Capres Pilpres 2024
- Biro Setpres
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 14 November 2023 menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu 2024.
Peserta Pemilu 2024 adalah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
DPR Khawatirkan Jumlah Capres Terlalu Banyak karena MK Hapus Presidential Threshold
Ketua Komisi II DPR RI mengkhawatirkan jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terlalu banyak akibat putusan MK yang menghapus presidential threshold.
