Elite PDIP Akui secara Samar-samar Perselisihan Megawati dengan Jokowi

Jakarta - Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto tak membantah kabar merenggangnya hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan publik bisa menilai sendiri dinamika politik yang terjadi belakangan ini.

"Opo? Hubungan PDIP dengan Pak Jokowi? Saya tidak akan berkomentar, tapi dikau punya lihat sendiri, ya toh?” kata Bambang Pacul, panggilan akrabnya, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 21 November 2023. 

Ketua Komisi III DPR RI itu tidak menepis adanya perbedaan sikap Presiden Jokowi setelah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden pasangan Prabowo Subianto, yang menjadi rival pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung PDIP.



Momen Gibran Antar Kaesang Sungkem ke Megawati Soekarnoputri

Photo :

• VIVA/M Ali Wafa

"Tentu ada perbedaan dalam hal ini; ada yang beda antara Pak Presiden [dengan Megawati Soekarnoputri]. Gini lho, normalnya kan ada cawapres, putranya; Kalau PDIP kan Bu Mega, keputusan Kongres, calonnya Pak Ganjar. Kan clear. Jadi kalau apakah ada kerenggangan? Ya, dikau baca sendiri aja ada renggang atau enggak," kata Bambang Pacul.

Sementara soal opsi menarik semua menteri PDIP dari kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, kata Pacul, itu sepenuhnya kewenangan Megawati Soekarnoputri.

"Menarik menteri itu kan kebijakan Ketua Umum; yang saya dengar pasti kan bahwa kita diminta [oleh] Partai, anggota Dewan diminta mendukung Pak Jokowi sebagai presiden sampai akhir masa jabatan," ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 14 November 2023 menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu 2024.



Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Photo :

• istimewa

Peserta Pemilu 2024 adalah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Halaman Selanjutnya

"Menarik menteri itu kan kebijakan Ketua Umum; yang saya dengar pasti kan bahwa kita diminta [oleh] Partai, anggota Dewan diminta mendukung Pak Jokowi sebagai presiden sampai akhir masa jabatan," ujarnya.