Bahaya kalau Perangkat Desa Tidak Netral pada Pemilu 2024, Menurut Mendes PDTT
- Humas Kemendes PDTT
Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengemukakan bahwa akan berbahaya jika kepala desa dan perangkatnya bersikap tidak netral pada Pemilu 2024 karena mereka nantinya terlibat sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
"Harus netral karena kan kemudian dia jadi KPPS. Itu kan dari mereka sebagian besar; kalau enggak netral, bahaya itu," kata Abdul Halim di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20 November 2023.
Ia mengatakan kepala desa akan terlibat aktif dalam KPPS yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
Ilustrasi kepala desa atau kades.
- ANTARA FOTO
Selain itu, kata Halim, seorang kepala desa dan perangkatnya dilarang terlibat dalam politik praktis, termasuk memobilisasi massa untuk kepentingan kampanye bagi kontestan Pemilu 2024.
"Kepala desa tetap memiliki hak pilih; kecuali TNI. Mereka enggak boleh memobilisasi massa atau datang ke lokasi kampanye," ujarnya.
Mengenai sanksi bagi perangkat desa yang terlibat politik praktis, Halim mengatakan urusan sanksi itu ada di Kementerian Dalam Negeri, karena Kementerian Desa tidak memiliki kewenangan terhadap aparat perangkat desa.
Menurut ia, Kemendes PDTT memiliki tugas pokok dan fungsi pada pengamanan dana desa, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan pengawasan untuk transparansi anggaran.
Bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka di Lampung.
- tvOne-Pujiansyah
Abdul Halim mengaku tidak mengetahui kabar soal deklarasi dukungan dari kelompok yang mengatasnamakan Silaturahmi Desa Bersatu kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka menghadiri kegiatan Silaturahmi Desa Bersatu yang digelar beberapa asosiasi perangkat desa di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu, 19 November.
Namun, Wakil Komandan Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Habiburokhman, memastikan tidak ada penyampaian dukungan politik oleh perangkat desa kepada pasangan capres-cawapres nomor urut dua dalam agenda tersebut. (ant)
Menko PMK Koordinasi dengan Mendikdasmen untuk Bahas Usulan Gibran Hapus Zonasi Sekolah
Menko PMK Pratikno menyatakan segera membahas soal usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka penghapusan sistem zonasi sekolah bersama Mendikdasmen.
