Tak Ingin Terulang di Pemilu 2024, KSP Moeldoko Inisiasi Skrining Kesehatan Petugas Pemilu
- Istimewa
Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menyerukan pemerintah daerah segera memfasilitasi pendaftaran petugas penyelenggara Pemilu 2024 sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menurut KSP Moeldoko, hal ini dibutuhkan supaya seluruh petugas penyelenggara pemilu bisa mendapatkan layanan skrining riwayat kesehatan dari BPJS Kesejahatan.
“KSP menginisiasi pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas penyelenggara pemilu dan pilkada, agar peristiwa pada Pemilu 2019 tidak terulang,” kata Moeldoko di kantornya, dikutip Selasa, 21 November 2023.
Untuk diketahui, ada sekitar 722 petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia dan 798 petugas jatuh sakit pada pelaksanaan Pemillu 2019. Di sisi pengawas pemilu, setidaknya terdapat 33 pengawas yang meninggal, dan 433 lainnya jatuh sakit. Jumlah tersebut belum termasuk dari aparat keamanan dari TNI/Polri.
“Saya tidak ingin pemerintah disalahkan, seolah-olah pemerintah tidak melakukan sesuatu. Untuk itu, KSP menginisiasi program ini sebagai upaya pencegahan agar seluruh petugas pemilu sejak awal bisa diidentifikasi kondisi kesehatannya,” ujarnya.
Moeldoko bersama Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bawaslu menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas penyelenggara pemilu dan pilkada 2024.
Oleh karenanya, Moeldoko meminta agar Surat Edaran Bersama tersebut menjadi pendorong untuk pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan kepesertaan JKN bagi sekitar 7,6 juta petugas pemilu dan 900 ribu lebih pengawas pemilu. Sehingga, nantinya petugas yang teridentifikasi memiliki risiko kesehatan dapat ditangani segera sesuai indikasi medis menggunakan skema JKN.
“Masyarakat harus melihat bahwa pemerintah hadir untuk memikirkan lebih awal keselamatan dan kesehatan para petugas pemilu dan pilkada,” jelas dia.
Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, memastikan sistem pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan bagi petugas penyelenggara dan pengawas pemilu sudah siap.
Jelas dia, nanti mekanismenya seluruh petugas penyelenggara dan pengawas pemilu dan pilkada sudah terdaftar sebagai peserta aktif JKN untuk mengisi form riwayat kesehatan. Dari hasil tersebut, lanjut dia, akan dilakukan identifikasi kondisi kesehatan pada masing-masing petugas. Jika ada yang memiliki risiko kesehatan maka akan dilakukan tindakan medis.
“Sistem kita telah siap. Dan tidak semua negara punya sistem seperti ini,” jelas Ali.
