JK Sepakat Penegakan Hukum Era Jokowi Jeblok, Ingatkan Aparatur Negara Bersikap Netral

Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) sepakat dengan pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang memberi nilai 5 atas penegakan hukum masa Presiden Joko Widodo. 

"Soal hukum ini ya seperti dikatakan, kalau di Makasar saya baca, pak Ganjar mengatakan (memberi nilai) 5 gitu kan. Ya saya kira anda juga mungkin sependapat itu, terutama karena suasana terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali," kata JK kepada wartawan, Minggu 19 November 2023.

JK mengatakan dirinya ingin Tanah Air aman hingga tujuan mencapai Indonesia Emas pada 2045 dapat terwujud. Meski begitu, JK mengingatkan supaya bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045 sejumlah syarat harus dipenuhi.

"Kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti diinginkan pak Jokowi, tetapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral, begitu tidak maka bangsa ini akan mengalami masalah," katanya.

JK kembali mengingatkan pentingnya aparatur negara bersikap netral dalam Pemilu 2024. JK menekankan pentingnya netralitas agar negara ke depan bisa lebih baik. 

"Yang sangat penting kita harapkan  dalam situasi seperti saat ini, maka aparat pemerintah baik di pemerintahan, kepolisian, TNI dan seluruh aparat apapun, itu betul-betul melaksanakan pemilu secara baik, aman dan dalam bentuk netral,"  kata JK.

JK bahkan mengingatkan, netralitas aparatur pemerintah itu sudah disampaikan dalam sumpah sebelum menjabat. Sumpah tersebut untuk taat pada undang-undang dan akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. 

"Sehingga apabila ada pejabat yang tidak berlaku adil, maka dia melanggar sumpahnya yang ketika disampaikan selalu ada quran dan ada injil," tegas JK lagi. 

"Jadi berat sekali hukumannya. Bukan hanya dunia tapi hukum akhirat," imbuhnya. 

Senada dengan JK, capres dari koalisi PDIP, Ganjar Pranowo juga mengharapkan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik, serta nilai persatuan bangsa juga harus terjaga." Jika pada Pemilu 2024 banyak mozaik yang terjadi maka inilah saatnya melakukan rekonsiliasi demi negara yang lebih baik ke depan," kata Ganjar

Pada kesempatan sama, Ganjar juga mengungkapkan jika pemerintahan ke depan harus menjamin kepastian dan penegakan hukum yang lebih baik. Ia juga menyinggung terkait hukum di Indonesia terkini yang dinilainya diangka lima. 

Untuk diketahui, Ganjar Pranowo, mengunjungi JK dirumahnya Minggu sore. Capres dari koalisi PDI P, PPP, Perindo dan Hanura tersebut didampingi Ketua tim kampanye nasional, Arsyad Rasyid dan Ketua Umum Perindo, Hari Tanusudibyo. Dirumah JK, Ganjar disambut langsung JK didampingi mantan Menkum HAM, Hamid Awaluddin dan juru bicara JK, Husain Abdullah. 

Projo Sebut Jokowi Layak Menjadi Ketua Umum Partai Politik

Dewan Pimpinan Pusat Pro Jokowi (Projo) menyebut bahwa residen Ke-7 RI Jokowi layak memimpin partai alias menjadi ketua umum partai politik (parpol).

VIVA.co.id

8 November 2024