Ganjar Kasih Rapor Merah Penegakan Hukum Era Jokowi, TKN Prabowo: Mahfud Paling Bertanggung Jawab

Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid merespons soal calon presiden Ganjar Pranowo yang menyebut bahwa penegakan hukum di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat nilai jeblok. Menurutnya, Ganjar seharusnya menanyakan itu kepada pasangannya, yakni Mahfud MD. 

"Sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD," kata Nusron di Indonesia Arena, GBK, Senayan Minggu, 19 November 2023.

Nusron menilai, hal itu perlu ditanyakan ke Mahfud, sebab Mahfud merupakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Ya, Menko Polhukam yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum kan Pak Mahfud MD," terangnya.



Pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Photo :

• VIVA/M Ali Wafa

Sebelumnya Calon presiden (capres), Ganjar Pranowo menyebut bahwa penegakan hukum di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami nilai jeblok. Calon Presiden nomor urut tiga itu memberi nilai 5 dari skala 1 sampai 10. Artinya penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi itu turun drastis.

“Kalau terkait itu (penegakan hukum), jeblok. Poinnya 5 (artinya dari 1-10),” kata Ganjar.

Menurut dia, penegakan hukum di Indonesia berada di angka 7 hingga 8 itu sebelum jelang tahapan pemilu 2024 di Indonesia. 

Namun, menurut Ganjar, bahwa nilai ini kemudian jeblok setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Darisitu, kata dia, muncullah persepsi buruk di publik yang seolah-olah ketegasan itu tidak ada lagi.

“Melihat dengan kasus di MK yang kemarin itu menjadi jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda. Yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka niainya jeblok,” ungkap Ganjar.



Ilustrasi Gambar Hukum

Photo :

• vstory

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengungkapkan, bahwa faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia itu menjadi bobrok lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan. Darisitu, publik pun bisa menilai kalau masa Pemerintahan Jokowi diakhir-akhir ini sudah jeblok.

“Bisa kita lihat kalau faktor yang membuatnya turun adalah adanya rekayasa dan intervensi," kata Ganjar.

Halaman Selanjutnya

Namun, menurut Ganjar, bahwa nilai ini kemudian jeblok setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Darisitu, kata dia, muncullah persepsi buruk di publik yang seolah-olah ketegasan itu tidak ada lagi.