Anies di Ijtima Ulama: Hukum Bukan Dipakai untuk Kepentingan Politik!

Bakal calon presiden Anies Baswedan saat diwawancarai sejumlah wartawan usai menghadiri deklarasi dukungan Amin di Ponpes Syathoriyyah, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Minggu, 29 Oktober 2023.
Sumber :
  • ANTARA

Bogor - Calon presiden (capres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan bicara soal pentingnya mengembalikan marwah kehidupan bernegara, terutama soal prinsip dan penegakan hukum di Indonesia. 

Tuduhan Cawe-cawe di Tahun Terakhir Jokowi Jadi Presiden

Dia tidak ingin, hukum digunakan untuk kepentingan politik semata. Hal itu dikatakan Anies saat hadir di acara Ijtima Ulama 2023 yang digelar di Pesantren Az-Zikra, Sentul, Bogor, Sabtu, 18 November 2023.

"Kami melihat pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan pengadilan, mengembalikan kewibawaan aparat penegak hukum dan tidak lagi ada kriminalisasi pada siapapun, siapapun juga, lawan politik bahkan pribadi-pribadi tak bersalah termasuk ulama, termasuk oposisi," kata Anies.

Penetapan Hasto Kristiyanto oleh KPK Murni Hukum atau Bermuatan Politik? Ini Kata Analis Politik

Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Photo :
  • VIVA.co.id/Zendy Pradana

Maka dari itu, Anies menekankan hukum tak seharusnya digunakan untuk kepentingan politik semata. Melainkan untuk menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan tujuan penegakan hukum.

Sosok Hasto Kristiyanto yang Dikabarkan Jadi Tersangka KPK, Mulai Gabung PDIP Sejak Tahun 2002

"Karena hukum bukan dipakai untuk kepentingan politik, tapi hukum dipakai untuk menghadirkan rasa keadilan. Tujuan penegakan hukum adalah menghadirkan keadilan, bukan sebagai alat," ucapnya.

Ilustrasi gambar : Hukum

Photo :
  • vstory

Anies menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum sehingga pemerintah harus tunduk dan mengikuti hukum yang ada. Bukan mengikuti perintah kekuasaan.

"Itu artinya, mengembalikan negara menjadi negara hukum di mana pemerintahan mengikuti aturan hukum, bukan negara kekuasaan. Kalau negara kekuasaan, hukum mengikuti penguasa, kalau negara hukum, penguasa mengikuti hukum. Ini yang harus dikembalikan dan kami berkomitmen untuk menjalankan itu sebagai bagian dari ikhtiar kita," tandas Anies.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya