Hashim: Kalau Tak Suka Prabowo-Gibran Ya Sudah, Indonesia Bukan Korut
- istimewa
Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengakui ada masyarakat yang tak menyukai pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Duet Prabowo-Gibran merupakan pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Meski demikian, Hashim menyebut pihaknya tak akan memaksa masyarakat untuk menyukai dan memilih Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
"Kalau tidak suka dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya pilih yang lain. Enggak ada paksaan kok (untuk memilih Prabowo-Gibran)," kata Hashim di kawasan Jakarta Pusat, dikutip Kamis, 16 November 2023.
Hashim lantas mengatakan Indonesia bukanlah Korea Utara yang mana masyarakat tidak bebas memilih pemimpin.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo
- VIVA/Muhamad Solihin
Menurut dia, Indonesia menjunjung tinggi demokrasi, sehingga semua rakyatnya dapat menentukan pilihan pemimpin tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
"Indonesia bukan Korea Utara, Indonesia adalah demokrasi. Di Indonesia ada pilihan, kalau tidak suka dengan Prabowo ya sudahlah," ujar Hashim.
Hashim sebelumnya juga menyinggung aksi Gibran yang menyalami Ketua Umum Megawati saat pengundian dan penetapan nomor urut capres dan cawapres.
Dia bangga melihat Gibran menaruh hormat kepada Megawati. "Saya bangga, anak-anak muda masih tahu sopan santun, masih tahu adat istiadat Indonesia," kata Hashim di Jakarta Pusat, Rabu, 15 November 2023.
Seperti diketahui, poros KIM mengusung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024.
Koalisi ini terdiri dari beberapa partai politik (parpol) di antaranya, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, dan Partai Prima.
Menko PMK Koordinasi dengan Mendikdasmen untuk Bahas Usulan Gibran Hapus Zonasi Sekolah
Menko PMK Pratikno menyatakan segera membahas soal usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka penghapusan sistem zonasi sekolah bersama Mendikdasmen.
